Dampak Sosial, Ekonomi dan Evaluasi Belanja Daerah dan Proyek Pembangunan Studi Kasus: Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Propinsi Sumatera Utara)
Penulis: Arti Dyah Woroutami (2000)
UU No. 22 Tahun 1999 memberikan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Kondisi ini mendorong upaya partisipasi masyarakat yang akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintah lainnya dan akhirnya menyebabkan terjadinya orientasi pemerintah pada tuntutan dan pelayanan publik.File Terkait:
