Model Pengukuran Kinerja Belanja Infrastruktur Kementerian/Lembaga
Penulis: Pusat Kebijakan APBN (2011)
Persoalan mendasar dalam APBN adalah bahwa adanya keterbatasan dana (budget
constrains) pada satu sisi, sementara pada sisi lain pemerintah berkewajiban untuk menangani
berbagai isu strategis, terutama yang terkait dengan pengangguran, kemiskinan, pertumbuhan
ekonomi yang berkeadilan, kesenjangan, serta konservasi lingkungan yang seolah-olah mutlak
menjadi tanggungjawab pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah harus mampu menciptakan
belanja negara yang berkualitas dengan berupaya secara konsisten mengarahkan sumber daya yang
terbatas agar dapat digunakan secara terukur, efektif dan efisien untuk mencapai target yang
ditetapkan.
Selengkapnya silahkan download pada attachment dibawah ini
Selengkapnya silahkan download pada attachment dibawah ini
DISCLAIMER
Kajian/tulisan yang ditampilkan dalam halaman ini merupakan pendapat akademis penyusun dan tidak mewakili kebijakan/pendapat dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.
The studies / writings displayed on this page are the compilers' academic opinions and do not represent the policies / opinions of the Directorate General of Economic and Fiscal Strategy, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.