SP – 44/KLI/2023 Niigata, 13 Mei 2023 – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah menghadiri rangkaian dialog bersama negara mitra di sela pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G7 pada tanggal 11 s.d. 12 Mei 2023 di Niigata, Jepang. Menkeu Sri Mulyani Indrawati diundang dalam kapasitas Indonesia sebagai salah satu negara mitra strategis G7 bersama Brazil, India, Korea, dan Singapura. Pertemuan dipimpin oleh Menteri Keuangan Jepang Shun'ichi Suzuki dan dihadiri oleh para Menteri Keuangan ketujuh negara anggota G7 lainnya (Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat), serta Uni Eropa. Dalam kesempatan ini, Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga berkesempatan melakukan pertemuan bilateral dengan Janet Yellen (Menkeu Amerika Serikat) dan Chrystia Freeland (Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan Kanada).Rangkaian kegiatan diawali dengan pertemuan bilateral dengan Janet Yellen. Menkeu Sri Mulyani Indrawati mendiskusikan beberapa topik yang penting dan relevan dengan keadaan sekarang meliputi kondisi perekonomian global, isu terkini seputar sumber daya mineral, Financial Action Task Force (FATF), Pandemic Fund serta G20 Joint Finance and Health Task Force (JFHTF). Selain itu, dibahas pula kemungkinan kerja sama antara lembaga donor yang masing-masing negara miliki, yaitu Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) dan United States Agency for International Development (USAID). Diharapkan melalui kolaborasi ini, baik Indonesia maupun Amerika serikat, dapat memiliki kemampuan lebih dalam membantu negara-negara lain yang membutuhkan. Sementara itu, pertemuan dengan Chrystia Freeland dilakukan secara pull-aside meeting.Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian hadir sebagai pembahas (discussant) dalam seminar yang bertajuk “Economic Policies in Pursuit of Welfare”. Professor Joseph Stiglitz dari Columbia University dalam seminar ini menyampaikan rekomendasi dan temuan dari High-Level Expert Group on the Measurement of Economic Performance and Social Progress. Dashboard yang dihasilkan dari Expert Group ini merupakan pendekatan multidimensi untuk mengukur berbagai tingkat kesejahteraan yang selama ini tidak tertangkap dalam pengukuran Pendapatan Domestik Bruto (PDB), yang mencakup berbagai aspek, baik pasar maupun non-pasar, sebagai dampak dari kebijakan pemerintah, termasuk pertimbangan aspek kebahagiaan dan lingkungan atau keberlanjutan (sustainability).Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyambut baik pengembangan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Topik mengenai kesejahteraan ini sangat penting karena merupakan bagian dari cita-cita Indonesia, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam hal ini, Indonesia telah melakukan banyak hal, termasuk peningkatan alokasi anggaran, misalnya untuk perlindungan sosial di masa pandemi COVID-19 lalu, sehingga kita berhasil menurunkan tingkat kemiskinan relatif cepat dari 10,2% selama pandemi, menjadi 9,6% pada tahun 2022.Selain itu, Pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan program afirmasi dalam rangka mengurangi tingkat ketimpangan dan meningkatkan pemerataan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan APBN Indonesia telah mempertimbangkan aspek inklusivitas dengan mengalokasikan belanja sebesar 20 persen dan 5 persen untuk pendidikan dan kesehatan. Berbagai negara juga memberikan contoh-contoh reformasi kebijakan yang diambil dan proses pengambilan kebijakan yang dilakukan, termasuk aspek politik pengambilan keputusan tersebut. Selanjutnya, agenda utama dialog dibagi menjadi 2 sesi utama, yaitu sesi 1 (Tackling Immediate Challenges Facing Developing Countries) dan sesi 2 (Strengthening International Cooperation for Sustainable and Inclusive Growth). Pada sesi 1, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dipercaya menjadi lead speaker. Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara G7 dan negara mitra memberikan pandangan terkait kondisi dan risiko makroekonomi di negara-negara berkembang, serta penanganan utang di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. “Negara berkembang masih mengalami risiko scarring effect sebagai dampak pandemi, tensi geopolitik yang terus menguat, dan efek rambatan dari kebijakan pengetatan moneter di berbagai negara. Selain itu juga tantangan global yang dihadapkan pada risiko sektor keuangan yang tidak stabil, geopolitik, dan perkembangan artificial intelligence. Pendanaan berbiaya tinggi (high-cost financing) juga menjadi salah satu tantangan berat negara berkembang. Di sinilah peran vital G7 dan G20 dalam mendorong dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan”, ujar Sri Mulyani Indrawati. Sesi 2 membahas penguatan kerja sama internasional, termasuk peran bank pembangunan multilateral, dalam mendukung prioritas pembangunan di negara-negara berkembang. Dalam hal ini, Indonesia bersama negara anggota G20 telah membentuk Pandemic Fund pada masa Presidensi G20 tahun 2022 untuk menguatkan kemampuan dan kesiapan negara berkembang dalam merespons risiko terjadinya pandemi selanjutnya secara lebih baik. Sementara itu, pembiayaan untuk pengembangan infrastruktur juga perlu mendapat dukungan dari negara maju. Pendanaan infrastruktur yang terjangkau tentu akan sangat membantu negara berkembang dalam memacu pertumbuhan ekonomi.Dalam perspektif kawasan, pada sesi ini Indonesia menyampaikan pula bahwa kesuksesan Presidensi G20 tahun lalu akan dilanjutkan ke Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun ini, terutama dalam rangka mempromosilkan kerja sama regional di sektor kesehatan, ketahanan pangan, dan keuangan berkelanjutan, serta transisi hijau. Menkeu Sri Mulyani Indrawati juga menyampaikan gagasan bahwa Taksonomi ASEAN tentang Keuangan Berkelanjutan Versi 2 yang diterbitkan pada Maret 2023, menjadi taksonomi pertama yang memasukkan transisi energi sebagai kegiatan yang memenuhi syarat untuk keuangan berkelanjutan. Gagasan ini mendapat apresiasi dan dukungan yang kuat dari negara G7, dan bisa dijadikan replika untuk pengembangan di kawasan dan negara lain.Narahubung Media: Deni Surjantoro Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
Baca
Share