SP – 20 /BKF/2023 Jakarta, 26 Juli 2023 – Pemerintah terus berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan. Komitmen ini ditujukan untuk pulih dari dampak pandemi COVID-19 serta menghadapi berbagai tantangan global. Pelaksanaan bauran kebijakan program Penanganan COVID-19, Pemulihan Ekonomi Nasional, serta transformasi ekonomi melalui hilirisasi sumber daya alam secara efektif mengantarkan Indonesia kembali masuk dalam kelompok negara berpendapatan menengah atas. Dengan berbagai tantangan yang masih ada, capaian perekonomian nasional perlu terus dijaga untuk mencapai tujuan jangka panjang menjadi negara maju pada 2045“Indonesia berada di posisi terdepan, khususnya dalam kinerja ekonomi pascapandemi, karena kita berhasil menangani pandemi secara efektif, lebih baik dari banyak negara. Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas 5% selama enam kuartal berturut-turut. Selain itu, Indonesia mampu pulih lebih cepat di tahun 2021 di tengah berbagai tantangan yang masih ada, termasuk pandemi,” ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu dalam pidato sambutan pada High Level Policy Dialogue Indonesia-Asian Development Bank (Indonesia-ADB HLPD) di Aula Mezanine, Gedung Djuanda I, Kemenkeu. Indonesia secara konsisten melakukan upaya strategis untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang, termasuk dengan melakukan reformasi melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan, Undang-Undang Cipta Kerja, dan komitmen mitigasi perubahan iklim seperti dekarbonisasi dengan tetap meningkatkan upaya adaptasi dan ketahanan iklim. Selain itu, Pemerintah juga terus bertukar pikiran melalui dialog kebijiakan publik baik dengan negara mitra, maupun dengan organisasi internasional seperti Bank Dunia, IMF, OECD, dan ADB.Indonesia merupakan pendiri sekaligus anggota dan pemegang saham terbesar keenam ADB. Dengan nilai saham yang signifikan, Indonesia turut berperan dalam menentukan arah kebijakan ADB ke depan. Sejak berdirinya ADB tahun 1966, Indonesia juga telah bekerja sama dalam 996 proyek atau setara dengan USD 46,6 miliar. Saat ini, kerja sama antara ADB dengan Indonesia yang masih berlangsung bernilai USD 4,1 miliar. Kerja sama tersebut di antaranya pembiayaan dengan biaya pinjaman (cost of fund) di bawah tarif pasar, hibah, bantuan teknis, pinjaman dan investasi di sektor swasta, serta pembiayaan perdagangan dan penjaminan.Sejak tahun 2020, Indonesia c.q. Kemenkeu bersama ADB secara rutin menyelenggarakan HLPD sebagai forum diskusi strategis mengenai tujuan dan trajektori pembangunan prioritas Indonesia. HLPD 2023 kali ini juga menjadi platform kedua lembaga untuk memberikan masukan berharga dalam perumusan Strategi Kemitraan Negara (Country Partnership Strategy/CPS) 2025-2029 mendatang yang dapat membantu Indonesia mencapai transformasi ekonomi struktural jangka panjang dan berkelanjutan. Sebelumnya, ADB CPS untuk Indonesia tahun 2020-2024 ditujukan untuk pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. “ADB mengapresiasi upaya Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan global saat ini, seperti respons terhadap pandemi, berbagai reformasi untuk mencapai transformasi ekonomi, serta reformasi dalam menangani perubahan iklim, transisi energi, dan pertumbuhan hijau,” ujar Ahmed M. Saeed, Wakil Presiden ADB (VP Saeed). Di Indonesia, 80% dari bencana yang terjadi disebabkan oleh kerusakan alam akibat perubahan iklim. Sebanyak 60% populasi Indonesia hidup di dekat dan daerah pesisir atau di pulau-pulau kecil, di mana berbagai ancaman terhadap habitat dan ketahanan pangan daerah tersebut terus meningkat. Untuk mengatasi ancaman perubahan iklim yang juga terjadi di tingkat global tersebut, dibutuhkan sebuah program pembiayaan campuran regional yang transformatif. Salah satu contohnya adalah Indonesia sebagai pelopor tengah melanjutkan implementasi dari ETM dan menerapkan inisiasi perdagangan karbon dengan dukungan dari ADB. Untuk memastikan transisi energi yang adil dan terjangkau, Indonesia dan ADB serta mitra pembangunan lainnya juga membentuk sekretariat Just Energy Transition Program (JETP) yang akan memberikan dukungan kelembagaan dan dukungan pada tahapan implementasi. Sesi dialog tingkat tinggi ini terbagi dalam dua tema diskusi. Sesi pertama membahas tantangan pascapandemi: pemulihan ekonomi dan komitmen emisi nol bersih. Sedangkan sesi kedua mengulas tentang kebijakan pertumbuhan berkelanjutan. Turut hadir Profesor Iwan Jaya Aziz (Universitas Cornell) yang membagikan pandangannya mengenai tantangan pembangunan yang dihadapi Indonesia, dengan penekanan pada kesenjangan kualitas institusi antar daerah, hambatan institusi terkait pengembangan sumber daya manusia, serta institusi dan hubungan antara usaha mikro, kecil, dan menengah. Narahubung Media: Endang Larasati Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Publik Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuanganikp.bkf@kemenkeu.go.id
Baca
Share