SP – 85/KLI/2023 Jakarta, 24 Agustus 2023 – Sejalan dengan agenda Keketuaan ASEAN 2023, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Dialog Tingkat Tinggi (High Level Dialogue / HLD) tentang “Mempromosikan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dengan Meningkatkan Upaya Kolaboratif Antara Pemerintah dan Sektor Swasta” yang berlangsung di Jakarta, Indonesia, pada Kamis, 24 Agustus 2023HLD ini bertujuan untuk mengeksplorasi potensi sumber pembiayaan infrastruktur di kawasan ASEAN dan kawasan lainnya, memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan seperti dari sektor swasta, pasar modal, sovereign wealth fund (SWF), dan lainnya dalam investasi infrastruktur berkelanjutan, serta bertukar praktik terbaik dan pengalaman tentang model pembiayaan infrastruktur yang inovatif. HLD ini mempertemukan para Menteri Keuangan ASEAN, organisasi internasional, bank pembangunan multilateral (multilateral development bank/ MDB), sektor swasta, dan pihak lainnya dalam mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan dengan meningkatkan upaya kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta.HLD ini terdiri dari dua panel. Panel pertama dihadiri para Menteri Keuangan negara ASEAN membahas perspektif pemerintah tentang kesenjangan dan peluang investasi, faktor-faktor yang mendorong pemenuhan kebutuhan pembiayaan infrastruktur, dan tantangan-tantangan yang dapat menghambat partisipasi swasta dalam infrastruktur. Sesi ini menghadirkan 7 orang Menteri Keuangan, termasuk Sri Mulyani Indrawati dan 6 Menteri Keuangan ASEAN lainnya dari Singapura, Laos, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, dan Filipina. Dalam agenda ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan tiga hal paling mendesak untuk mendukung proyek infrastruktur berkelanjutan, yaitu Policy, Pipeline dan Collaboration. Pertama, policy akan menciptakan lingkungan yang mendukung investasi. Kedua, pipeline berarti jalur yang jelas dan alur proyek yang kuat. Ketiga, tindakan kolaboratif antar pemangku kepentingan adalah kunci. Menkeu juga menyampaikan pengalaman Indonesia dalam pengembangan skema dan instrumen yang inovatif untuk pembiayaan infrastruktur di Indonesia seperti: Public-Private Partnerships (PPPs), Blended Finance, dan SDG Indonesia One (SIO)."Kita perlu terus mengembangkan instrumen yang memungkinkan pembiayaan dari sektor swasta, termasuk instrumen utang seperti obligasi hijau dan sukuk. Untuk pembiayaan ekuitas dari sektor swasta, yang menuntut pengembalian lebih tinggi, instrumen seperti jaminan pemerintah dapat membantu mengurangi risiko," ujar Sri Mulyani Indrawati.Sementara itu, Menteri Keuangan ASEAN lainnya menyampaikan beberapa poin penting terkait pembangunan infrastruktur, pembiayaan infrastruktur, bagaimana pemerintah di ASEAN dapat menarik dana infrastruktur melalui skema pembiayaan inovatif, dan isu terkait lainnya.Panel kedua menghadirkan investor dari beberapa klaster pembiayaan yang inovatif, baik dari segi model maupun sumber pembiayaan seperti SWF, dana filantropi, hibah, dan lainnya. Panelisnya berasal dari PT SMI, Pentagreen Capital, AIIB, UNOPS, INA, ADB, dan SEC Filipina. Panel ini membahas tentang respons secara praktis dan konstruktif terhadap tantangan pembangunan infrastruktur dengan membahas kasus-kasus model pembiayaan baru dan inovatif. HLD ini juga membahas skema pembiayaan yang digunakan serta pertimbangan utama terkait risiko dan replikasinya dengan penekanan pada contoh-contoh di level negara yang berpotensi untuk ditingkatkan dan direplikasi oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya.Terakhir, Suminto, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan Indonesia, dalam sambutan penutupnya mengatakan bahwa sangat penting bagi kita untuk melampaui batas-batas model pembiayaan yang konvensional. Meskipun kemitraan publikswasta (KPS) telah memainkan peran penting dalam perjalanan infrastruktur, kita harus tetap menyadari bahwa inovasi dalam pembiayaan tidak hanya terbatas pada bidang ini saja. Sektor swasta mempunyai potensi besar untuk berkontribusi terhadap pembiayaan infrastruktur melalui berbagai cara dan instrumen.Narahubung Media: Deni Surjantoro Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
Baca
Share