Kajian
Dampak Sosial, Ekonomi dan Evaluasi Belanja Daerah dan Proyek Pembangunan Studi Kasus: Bidang Pendidikan dan Kesehatan di Propinsi Sumatera Utara)
Arti Dyah Woroutami (2000)
UU No. 22 Tahun 1999 memberikan otonomi kepada daerah kabupaten dan kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Kondisi ini mendorong upaya partisipasi masyarakat yang akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintah lainnya dan akhirnya menyebabkan terjadinya orientasi pemerintah pada tuntutan dan pelayanan publik.
Implikasi Dari UU No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan Terhadap Kebijakan Subsidi Listrik ke Depan
Agunan P. Samosir (2000)
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur dan memberikan arah bagi restrukturisasi sektor ketenagalistrikan membawa perubahan yang besar dalam bisnis energi khususnya listrik ke depan, melalui restrukturisasi industri, implementasi mekanisme pasar, reformasi tarif listrik, rasionalisasi partisipasi swasta, dan redefinisi peran pemerintah.
Jalur Distribusi dan Promosi Surat Utang Negara Versi Retail: Kasus Pemerintah Daerah Otonomi Khusus Hong Kong
Adi Cahyadi (2000)
Dalam rangka menutupi defisit anggarannya Pemerintah Indonesia telah beberapa kali menerbitkan obligasi pemerintah yang sampai saat ini mendapatkan perhatian yang cukup besar dari para investor terbukti dari terjadinya over-subscribe setiap kali obligasi pemerintah dijual dipasar perdana. Sambutan yang cukup baik dari para investor ini merupakan perwujudan dari kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam membayar dan melunasi kewajiban-kewajibannya namun demikian daya ...
Potret Fiskal Daerah Sebelum dan Pada Era Desentralisasi
Tri wibowo (2000)
Secara konseptual, tujuan desentralisasi fiskal adalah untuk mengurangi beban pemerintah pusat dalam bidang urusan pelayanan kepada masyarakat daerah, penggunaan sumberdaya yang lebih efisien, pemantapan perencanaan pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat, serta peningkatan persatuan dan kesatuan. Dalam konteks pelayanan publik di atas, belanja pembangunan menjadi sorotan utama karena sifatnya yang langsung menyentuh pada peningkatan kualitas pelayanan. Sebelum diberlakukannya desentralisasi fiskal, belanja daerah ...
Potret Perekonomian Daerah Sebelum dan Era Desentralisasi Fiskal
Makmun (2000)
Sebagaimana dimaklumi bahwa selama 30 tahun terakhir sistem sentralistik yang dianut Indonesia telah menghasilkan ketimpangan yang sangat besar diberbagai sektor ekonomi. Sejalan dengan meningkatnya kewenangan yang diberikan kepada daerah, melalui desentralisasi fiskal, diharapkan alokasi anggaran daerah akan semakin efisien. Melalui peningkatan efisiensi alokasi anggaran diharapkan mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi di daerah.
