ASEAN

Sejarah ASEAN

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) / Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara merupakan forum geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pembentukan ASEAN didasarkan pada Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh founding fathers ASEAN: Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada 8 Agustus 1967. Keanggotaan forum ASEAN kemudian bertambah ketika Brunei Darussalam bergabung pada 7 Januari 1984, Vietnam bergabung pada 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar bergabung pada 23 Juli 1997, dan Kamboja bergabung pada 30 April 1999. ASEAN saat ini terdiri dari 10 negara anggota dan memiliki semboyan ‘Satu Misi, Satu Identitas, Satu Komunitas (One Vision, One Identity, One Community)’.

 

Tujuan Pembentukan ASEAN

Berdasarkan Deklarasi Bangkok, ASEAN dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

• Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
• Meningkatkan perdamaian dan kestabilan regional
• Meningkatkan kerja sama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi
• Memelihara kerja sama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada
• Meningkatkan kerja sama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara

 

3 Pilar Kerja Sama ASEAN

ASEAN memiliki 3 pilar yang setiap pilarnya memiliki inisiatif strategis yang dibahas dan ditangani oleh sejumlah Kementerian Lembaga (K/L) pada setiap negara anggota ASEAN.

1.     Pilar Ekonomi pada ASEAN Economic Community (Masyarakat Ekonomi ASEAN)

2.     Pilar Politik dan Keamanan, pada ASEAN Political-Security Community (Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN)

3.     Pilar Sosial dan Budaya, pada ASEAN Socio-Cultural Community (Masyarakat Sosial-Budaya ASEAN).

 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

MEA dibentuk untuk mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN: tercapainya wilayah ASEAN yang aman dengan tingkat dinamika pembangunan yang lebih tinggi dan terintegrasi, pengentasan masyarakat ASEAN dari kemiskinan, serta pertumbuhan ekonomi untuk mencapai kemakmuran yang merata dan berkelanjutan. Pada tahun 2015, negara anggota ASEAN telah menyetujui Cetak Biru MEA 2025.

 

Tujuan MEA antara lain sebagai berikut:

• Menciptakan pasar tunggal untuk seluruh ASEAN, ASEAN menjadi sebuah kawasan yang memiliki daya saing ekonomi yang tinggi dan ditandai bertambah kuatnya peraturan dalam kompetisi ekonomi, perlindungan konsumen, HAKI, perpajakan, aktivitas e-commerce serta pengembangan infrastruktur.
• Pemberdayaan ekonomi dalam kawasan ASEAN khususnya pada sasaran utama yakni revitalisasi Usaha Kecil Menengah (UKM).
• Mengintegrasikan ekonomi kawasan dengan ekonomi global, usaha ini bermaksud untuk meningkatkan peran ASEAN dalam kompetisi ekonomi dan percaturan kebijakan global.

 

Elemen pada MEA:

a.              Highly integrated and cohesive economy

b.              Competitive, innovative, and dynamic ASEAN

c.              Enhanced connectivity and sectoral cooperation

d.              A resilient inclusive people oriented and people centred ASEAN

e.              Global ASEAN

Kementerian Keuangan terlibat pada elemen a & b, yang diimplementasikan dalam kerja sama inisiatif pada Jalur Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral negara-negara anggota ASEAN. Isu-isu kerja sama inisiatif ini dibahas pada rangkaian pertemuan ASEAN Finance Ministers’ and Central Bank Governors’ Meeting (AFMGM).

 

Keketuaan ASEAN 2023

Sesuai ketentuan pada ASEAN Charter yang telah berlaku efektif sejak 15 Desember 2008, rotasi Keketuaan ASEAN (ASEAN Chairmanship) dilaksanakan berdasarkan urutan abjad, dan Indonesia akan menjalankan peran Keketuaan ASEAN pada tahun 2023, setelah terakhir kali menjadi tuan rumah pada tahun 2011.

 

Kementerian Keuangan akan menangani isu pada Pilar Ekonomi, khususnya terkait Kerja sama Jalur Keuangan ASEAN (finance track) yang terdiri atas pertemuan-pertemuan level teknis yang akan dieskalasi pada pertemuan tingkat Menteri, yakni ASEAN Finance Ministers’ Meeting (AFMM) dan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors’ Meeting (AFMGM), serta tingkat Kepala Negara pada ASEAN Summit.

 

Untuk mempersiapkan penyelenggaraan ASEAN Chairmanship 2023, akan dilakukan serangkaian kegiatan Road to 2023 yang diselenggarakan secara konsisten selama tahun 2021-2022. Selaku unit pengelola teknis kebijakan, BKF memimpin proses penyiapan substansi pada isu Finance Track:

• identifikasi dan perumusan agenda strategis
• penguatan kapasitas
• pelibatan (engagement) para pihak dan partisipasi (outreach) kelompok masyarakat yang lebih luas
• identifikasi dan perumusan inisiatif strategis serta prioritas tahunan di tahun 2023, khususnya untuk Jalur Keuangan ASEAN
• penyusunan rencana kegiatan utama selama periode Chairmanship di tahun 2023

Sebagai tuan rumah pertemuan ASEAN tahun 2023, Indonesia diharapkan mampu mengusung isu strategis nasional yang sejalan dengan kepentingan kawasan sehingga dapat mendorong peningkatan perdagangan dan investasi serta percepatan pertumbuhan ekonomi nasional dan kawasan yang berkelanjutan.