KEM & PPKF 2025

Pemerintah melalui Menteri Keuangan mengusulkan tema Kebijakan Fiskal Tahun 2025 Untuk Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 memberikan gambaran kondisi perekonomian global dan domestik serta tantangan dan peluang yang dimiliki sebagai bahan pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dan DPR RI untuk menyusun RAPBN 2025. Dokumen ini disusun di tengah belum optimalnya pemulihan sosial ekonomi pascapandemi, serta munculnya berbagai risiko dan ketidakpastian, terutama yang bersumber dari dinamika geopolitik yang berimbas pada kinerja perdagangan dan investasi global, serta gejolak di pasar keuangan global akibat fenomena higher for longer suku bunga global.

Selain itu, dokumen KEM PPKF Tahun 2025 juga disusun pada masa transisi pemerintahan. Masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi struktural untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi. Pemahaman atas konteks ekonomi makro dan arah serta strategi kebijakan fiskal dibutuhkan untuk mendukung tercapainya target pertumbuhan ekonomi tersebut.

Substansi dokumen ini mencakup kerangka kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2025, sebagai tahapan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Pertumbuhan ekonomi tinggi diupayakan dengan mengatasi berbagai binding constraints pembangunan, yang mencakup tantangan di bidang sumber daya manusia, Infrastruktur, serta kualitas regulasi dan birokrasi, agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, namun juga bersifat inklusif dan berkelanjutan.

KEM & PPKF 2024 (Pemutakhiran)

Gejolak global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan berat di hampir semua negara. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menciptakan krisis multidimensi dan menyebabkan kontraksi ekonomi global sebesar 2,8 persen di 2020 yang merupakan resesi terburuk sejak the Great Depression 1930-an. Memasuki tahun 2021, ekonomi global mengalami pemulihan, namun menguatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan sisi suplai akibat gangguan rantai pasok menyebabkan peningkatan tekanan inflasi yang direspons dengan kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Konflik antara Rusia dan Ukraina di awal tahun 2022 semakin memperparah disrupsi sisi suplai, terutama pangan dan energi. Harga-harga komoditas global melonjak tajam sehingga menyebabkan semakin tingginya inflasi di banyak negara hingga mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Risiko kerawanan pangan dan energi juga meningkat di banyak negara khususnya negara berpendapatan rendah. Pengetatan kebijakan moneter menjadi semakin agresif, khususnya di Amerika Serikat (AS), yang menyebabkan semakin ketatnya likuiditas global, meningkatnya biaya utang serta gejolak pasar keuangan di banyak negara berkembang. Sebagai akibatnya, pemulihan ekonomi global mengalami perlambatan di tahun 2022 yang diperkirakan hanya tumbuh 3,4 persen, jauh dari perkiraan awal (Januari 2022) sebesar 4,4 persen.

KEM & PPKF 2024

Dokumen KEM-PPKF Tahun 2024 merupakan bagian dari proses penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN terakhir di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama dua periode pemerintahan, dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Di tengah berbagai guncangan besar yang melanda perekonomian global, Pemerintah bersama-sama dengan DPR dan segenap lapisan masyarakat berhasil menjaga kinerja ekonomi tetap solid, mampu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat pada masa pandemi, serta terus konsisten melaksanakan berbagai agenda reformasi struktural

KEM & PPKF 2023

Dokumen KEM PPKF Tahun 2023 ini merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2023. Dokumen ini disusun pada saat perekonomian global dan nasional telah mulai pulih dari krisis pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi serta pelonggaran restriksi perjalanan di seluruh dunia. Pemulihan ekonomi yang terjadi mendorong peningkatan permintaan dan kenaikan harga-harga komoditas terutama di kelompok energi dan pangan sehingga terjadi peningkatan inflasi yang merata secara global. Kenaikan inflasi secara global diperparah dengan terjadinya konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang memicu lonjakan harga minyak serta komoditas lain secara signifikan. Dampak dari konflik ini diperkirakan menjadi salah satu faktor risiko terbesar bagi perekonomian global dan nasional ke depan yang harus diwaspadai.

KEM & PPKF 2022

Dokumen KEM PPKF tahun 2022 ini merupakan gambaran awal sekaligus skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahun 2022. Dokumen ini disusun pada saat perekonomian global dan nasional masih berada dalam situasi pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) yang secara fundamentaltelah mengubah perkembangan dan tatanan sosial ekonomi di seluruh dunia. Pemulihan ekonomi yang terus berjalan masih belum seimbang seiring dengan terus berubahnya episentrum pandemi. Memburuknya pandemi COVID-19 di India dalam beberapa minggu terakhir menjadi pengingat penting bahwa pandemi belum berakhir dan pemulihan ekonomi masih rentan.