SP–101/KLI/2023
Jakarta, 27 September 2023 – Infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci dalam pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan. Untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama infrastruktur hijau, pembiayaan dapat berasal dari APBN maupun Multilateral Development Banks (MDBs). Salah satu MDBs yang berfokus pada infrastruktur adalah Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
AIIB yang didirikan pada tahun 2016 merupakan bank pembangunan multilateral yang berfokus pada pembangunan di Asia. Dengan anggota yang berasal dari 106 negara, AIIB berinvestasi di bidang infrastruktur dan sektor produktif lainnya. AIIB memiliki tujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan, menciptakan kesejahteraan, dan meningkatkan konektivitas infrastruktur. Indonesia adalah pemilik saham terbesar ke-8 di AIIB dan telah menerima dukungan dari AIIB sebesar USD3,13 miliar yang mencakup beberapa sektor seperti air, energi, teknologi informasi digital, perkotaan, dan kesehatan publik.
Setiap tahun, AIIB melaksanakan Annual Meeting (Pertemuan Tahunan) sebagai forum komunikasi gubernur negara-negara anggota. Pada tahun ini, AIIB melaksanakan Pertemuan Tahunan ke-8 pada tanggal 25-26 September 2023, di Sharm El Sheikh, Mesir. Dengan mengusung tema “Sustainable Growth in a Challenging World”, AIIB menyampaikan dukungan kepada negara-negara anggota dalam memenuhi komitmen pembangunan infrastruktur di tengah tantangan global saat ini. Pertemuan tahunan yang dihadiri oleh Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi ini, terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain pertemuan utama para gubernur negara anggota AIIB, high level seminar yang membahas climate finance, serta penandatanganan Letter of Intent (LOI) antara AIIB dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI).
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang diundang secara khusus pada agenda pembukaan Pertemuan Tahunan AIIB, dalam pidatonya menyampaikan desakan bagi MDBs dan negara maju, untuk bersama mewujudkan pemenuhan komitmen pendanaan bagi negara berkembang dalam rangka pencapaian target global perubahan iklim. Menkeu Sri Mulyani juga menyampaikan capaian dan komitmen pengembangan energi terbarukan dan percepatan transisi energi yang telah dihasilkan Indonesia, antara lain melalui Energy Transition Mechanism Country Platform dan Taksonomi ASEAN versi 2 yang lebih kompatibel dan interoperable secara global yang diharapkan dapat membuka akses yang lebih mudah bagi investasi swasta. Prioritas yang sama terkait transisi energi juga disuarakan oleh Menteri Keuangan Turki pada sesi diskusi dengan menyebutkan transisi ramah lingkungan bukan lagi sebuah pilihan, namun sebuah keharusan.
Dalam rangkaian Pertemuan Tahunan ini, Menkeu Sri Mulyani juga menyampaikan bahwa Pembiayaan AIIB harus menjadi pembiayaan yang adil dan terjangkau, karena negaranegara berkembang harus mengelola target SDGs masing-masing. Menkeu Sri Mulyani menambahkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara pionir yang telah mengembangkan kerangka pembiayaan blended finance untuk investasi yang sejalan dengan SDGs dan membuka potensi ekonomi yang jauh lebih besar. Dalam konteks MDBs reform, MDBs diharapkan dapat berperan lebih besar dan strategis terkait pembiayaan kebutuhan infrastruktur, terutama dalam merespon tantangan global. Mengacu pada G20 Capital Adequacy Framework (CAF), peran MDBs adalah untuk membuka lebih banyak lagi sumbersumber pembiayaan, termasuk pembiayaan infrastruktur hijau, sebagaimana poin utama yang juga disampaikan oleh Presiden AIIB terkait pembiayaan infrastruktur ramah lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.
Pada agenda pertemuan para gubernur, AIIB menyediakan kesempatan bagi anggota AIIB untuk membangun komunikasi yang konstruktif dan mengidentifikasi area-area dimana AIIB dapat mengalokasikan sumber dayanya secara maksimal. Terdapat dua hal utama yang dibahas dalam pertemuan gubernur tahun ini, yaitu pembiayaan kebutuhan infrastruktur anggota AIIB dan mendorong kontribusi AIIB dalam mendukung pembangunan rendah karbon untuk mendukung transisi energi yang adil dan efektif.
Di sela rangkaian Pertemuan Tahunan ini, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menkeu Sri Mulyani juga melakukan beberapa pertemuan bilateral. Selain isu infrastruktur hijau dan MDBs reform, pertemuan-pertemuan bilateral juga membahas arah kebijakan dan situasi global terkini serta pemanfaatan kerja sama investasi dan perdagangan dengan Menteri Keuangan Turki, juga kerja sama untuk pencapaian pembangunan rendah karbon melalui penguatan proyek-proyek transisi energi dengan delegasi China, Singapura, dan AIIB.
Salah satu bentuk tindak lanjut kerja sama untuk mendukung pencapaian transisi energi di Indonesia, AIIB dan Indonesia melalui PT PLN dan PT SMI melakukan penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan dengan disaksikan oleh Menkeu Sri Mulyani di sela Pertemuan Tahunan ini. Dengan penandatanganan LoI tersebut, AIIB berkomitmen untuk menyediakan pembiayaan, bantuan teknis, dan dukungan pengembangan kapasitas yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat transisi energi Indonesia, termasuk pembiayaan untuk sistem transmisi di Sumatera. Kerja sama ini diharapkan akan mampu membantu Indonesia mengurangi ketergantungannya pada bahan bakar fosil, menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi baru, serta meningkatkan lingkungan bagi masyarakat, dan berkontribusi pada agenda global perubahan iklim.
Dengan pelaksanaan Pertemuan Tahunan AIIB kali ini, diharapkan pembangunan infrastruktur di Indonesia, terutama infrastruktur yang rendah karbon dapat dipercepat. Dukungan MDBs, termasuk AIIB untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur ini tentunya akan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Narahubung Media :
Deni SurjantoroKepala Biro Komunikasi dan Layanan InformasiKementerian Keuangan
Baca
Share