SP - 106 /KLI/2023 Marrakesh, 11 Oktober 2023 - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Menteri Keuangan Belanda, Sigrid Kaag mempimpin jalannya pertemuan antar Menteri Keuangan dunia yang tergabung dalam Coalition of Finance Ministers for Climate Action (Coalition). Sebagai co-chair Coalition, Menkeu Sri Mulyani menegaskan bahwa pertemuan Coalition tingkat Menteri ke-10 ini diarahkan untuk memperkuat komitmen para Menteri Keuangan dunia dalam upaya menangani krisis iklim global yang semakin mendesak. Beberapa fenomena krisis iklim yang sangat mengancam telah terjadi di sepanjang tahun 2023, mulai dari terjadinya pendidihan global (global boiling) pada bulan Juli 2023 dimana suhu bumi tercatat sebagai yang terpanas sepanjang sejarah serta kenaikan suhu permukaan laut rata-rata global hingga 0,51 derajat celcius lebih tinggi dibandingkan rata-rata tahun 1991 hingga 2020. Situasi yang semakin mengancam juga disertai dengan fenomena El-Nino di tahun 2023. Risiko kemarau panjang dapat meningkatkan potensi bencana kebakaran hutan dan lahan, kekeringan air, dan mengganggu ketahanan pangan.Dalam perjalanannya sebagai co-chair Coalition, Menkeu Sri Mulyani bersama Menkeu Sigrid mengajak para Menteri Keuangan negara lain yang menjadi anggota Coalition untuk mempertegas komitmennya dalam aksi perubahan iklim. Salah satu inisiatif yang didorong oleh para co-chair adalah Pernyataan Aksi Iklim (Climate Action Statement) dari setiap negara. Pernyataan aksi iklim adalah komitmen berupa kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan dalam mendukung upaya penanganan perubahan iklim di tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya. Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menyampaikan komitmen tersebut. Menkeu Sri Mulyani menjelaskan bahwa kepemimpinan Indonesia dalam mendorong ekosistem keuangan hijau telah dibuktikan melalui beberapa kebijakan dan mekanisme seperti Energy Transition Mechanism (ETM) Country Platform sebagai bentuk blended finance menuju transisi energi bersih di Indonesia, lalu SDG Indonesia One yang juga platform blended finance untuk pembiayaan proyek SDGs termasuk aksi iklim, Taksonomi Hijau, instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK), mekanisme belanja perubahan iklim dalam APBN dan APBD, ESG manual untuk KPBU, dan pembiayaan inovatif melalui sovereign Green Sukuk, Blue Bond, dan SDG Bond. Selain itu, Indonesia sebagai ASEAN Chairman tahun 2023 ini juga telah menghasilkan ASEAN Green Taxonomy versi 2 yang memasukkan penghentian awal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai jenis investasi hijau. Saat ini, berbagai komitmen internasional termasuk dari Climate Investment Fund (CIF) sebesar USD500 juta dan dari Just Energy Transition Partnership (JETP) sebesar USD20 miliar perlu untuk terus dioptimalkan perannya. Dalam pertemuan tersebut juga diselenggarakan sesi diskusi antar Menteri terkait Greening the Financial System. Menkeu Sri Mulyani kemudian mengajak para Menteri Keuangan anggota Coalition untuk berkolaborasi, bertukar pengetahuan, pengalaman dan praktik baik dalam mengembangkan sistem keuangan hijau di negara masing-masing. Di akhir sesi, Menkeu Sri Mulyani menutup pertemuan dengan menyatakan bahwa tantangan dan risiko perubahan iklim ke depan yang begitu besar dan mengancam harus ditangani melalui upaya kolektif antar negara melalui transformasi kebijakan ekonomi dan keuangan dunia yang lebih hijau. Kemitraan antar negara di dalam Coalition harus progresif, konkret, dan berdampak kepada kemajuan transformasi kebijakan ekonomi dan keuangan global ke depan. Pertemuan tingkat Menteri di Coalition akan kembali dilakukan pada Conference of the Parties UNFCCC ke-28 (COP 28) di Dubai bulan Desember mendatang dengan semangat dan komitmen yang lebih tinggi.Narahubung Media: Deni Surjantoro Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangankemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
Baca
Share