SP - 107 /KLI/2023 Jakarta, 16 Oktober 2023 - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri rangkaian pertemuan tahunan para Gubernur Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia (World Bank) yang diselenggarakan di Marrakesh, Maroko. Pertemuan yang diselenggarakan pada 9-15 Oktober 2023 dihadiri para gubernur IMF dan World Bank dari 190 negara anggota. Sidang tahunan kali ini mengambil tema “Global Action, Global Impact”. Tema tersebut dipandang tepat dengan kondisi saat ini, di mana diperlukan tindakan bersama secara global untuk menghadapi berbagai tantangan, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi berdampak ganda dan inklusif. Sidang tahunan merupakan agenda rutin yang mempertemukan para Gubernur Bank Sentral, Menteri Keuangan dan Pembangunan, Anggota Parlemen, Eksekutif Sektor Swasta, Perwakilan Organisasi Masyarakat Sipil dan Akademisi untuk membahas isu-isu yang menjadi perhatian global, termasuk prospek ekonomi dunia, pengentasan kemiskinan, pembangunan ekonomi, dan efektivitas bantuan. Dalam agenda sidang tahunan juga diselenggarakan seminar, dialog, konferensi pers, dan agenda lainnya yang berfokus pada ekonomi global, pembangunan internasional, dan sistem keuangan dunia.Meskipun kota Marrakesh sekitar 1 bulan lalu ditimpa gempa bumi, sidang tahunan disepakati untuk tetap dilaksanakan dengan tetap menghormati korban dan rakyat Maroko, tanpa menghalangi pemulihan dan upaya bantuan yang sedang dilakukan. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi komunitas internasional untuk mendukung Maroko dan rakyatnya dalam ketahanan menghadapi bencana. Membuka lawatan, Menkeu menghadiri ASEAN-IMF Roundtable Discussion, yang mempertemukan Managing Director IMF dengan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari ASEAN, guna membahas perkembangan terkini perekonomian di kawasan ASEAN. Dalam kesempatan tersebut, Menkeu menyampaikan capaian yang telah dilakukan Indonesia dalam keketuaan ASEAN 2023, seperti dalam bidang teknologi digital, keamanan pangan, arsitektur kesehatan, pembangunan berkelanjutan, termasuk peluncuran ASEAN Taxonomy versi 2 dalam rangka mendukung pembiayaan hijau dan mempercepat transisi energi. IMF dalam hal ini diharapkan dapat memberikan dukungan terbaik bagi anggotanya, termasuk bagi kawasan ASEAN, dalam menghadapi situasi keuangan global yang semakin kompleks. Kegiatan dilanjutkan dengan pertemuan bersama 11 negara anggota konstituensi South East Asia Voting Group (SEAVG) di IMF dan World Bank. Pertemuan ini bertujuan memberikan perkembangan terkini atas prospek dan risiko yang dihadapi dunia, serta upaya World Bank untuk memenuhi peningkatan pendanaan perubahan iklim, kerawanan pangan, dan mengatasi kemiskinan ekstrem di tengah tekanan utang dan kapasitas fiskal yang terbatas. World Bank melalui visi baru yaitu “to create a world free of poverty on a livable planet” mengupayakan perubahan proses bisnis operasional dan keuangan, melalui peta jalan yang dinamakan World Bank Evolution Roadmap agar dapat menambah kapasitas pendanaan melalui optimalisasi neraca dan inovasi keuangan. Hal ini sebagai tanggapan dari hasil rekomendasi G20 Capital Adequacy Framework (CAF) tahun 2022 saat Presidensi G20 Indonesia. Menkeu menyampaikan dukungannya atas visi dan misi baru dari World Bank, serta model pembiayaan yang akan mengatasi masalah kendala keuangan. World Bank diharapkan dapat memberikan dampak positif yang nyata dari hasil evolusinya untuk mewujudkan visinya yakni menciptakan dunia yang bebas kemiskinan. Menkeu juga menghadiri pertemuan IMF Early Warning Exercise dan IMF Committee Breakfast, yang dihadiri secara terbatas oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari negara terpilih, di mana IMF dan Financial Stability Board (FSB) menyampaikan analisa ekonomi, keuangan, fiskal dan risiko eksternal yang dapat digunakan dalam memperkuat rekomendasi kebijakan. Pada agenda tersebut, pembahasan menyoroti ekonomi dunia yang dibayangi oleh suku bunga tinggi yang berlangsung dalam jangka waktu lama (higher-for-longer), dan penurunan harga perumahan (real estate) di beberapa jurisdiksi. Menkeu menyampaikan kondisi Indonesia mampu membuktikan ketahanan keuangan di masa pandemi, inflasi terkendali, suku bunga stabil, serta pertumbuhan ekonomi mencapai 5% dalam 7 kuartal terakhir. Pemerintah Indonesia berkomitmen jangka panjang untuk terus melakukan reformasi struktural, dengan fokus menjaga anggaran negara yang sehat, mendorong transformasi ekonomi serta keberlanjutan fiskal yang sangat penting untuk kredibilitas, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.Dalam sesi IMF Committee Breakfast, Menkeu menyampaikan bahwa situasi global semakin rumit dengan masih adanya dampak buruk dari meningkatnya fragmentasi geopolitik, dan situasi yang terjadi di Timur Tengah sehingga berpotensi membebani prospek perekonomian Indonesia dan global. Menkeu juga menekankan 4 prioritas saat ini, yaitu menyelesaikan konflik secara damai, multilateralisme dan kolaborasi, memberikan dukungan fiskal yang tepat sasaran, menjaga stabilitas ekonomi makro dengan merancang respons kebijakan secara hati-hati, terhadap kondisi suku bunga tinggi yang menciptakan trade-off antara menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan, serta membangun keberlanjutan pertumbuhan jangka panjang yang lebih kuat melalui reformasi struktural yang komprehensif.Di sela sidang tahunan IMF-WB 2023 juga dilaksanakan pertemuan keempat Finance Minister and Central Bank Governors (FMCBG) di bawah Presidensi G20 India. Pertemuan kali ini secara khusus membahas beberapa agenda utama, yaitu perkembangan perekonomian global, upaya penguatan bank pembangunan multilateral (MDBs), hingga pengaturan atas aset kripto. Negara anggota G20 berkomitmen untuk mengembangkan dan memperkuat MDBs, dengan fokus berkelanjutan memenuhi kebutuhan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kemenkeuri @kemenkeuRI Kemenkeu RI pembangunan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah, melalui peningkatan model operasi, daya tanggap dan aksesibilitas serta secara signifikan meningkatkan kapasitas pendanaannya. Melalui komitmen tersebut, diharapkan dapat meningkatkan alokasi dana dan dukungan untuk proyek-proyek pembangunan di Indonesia, di samping akan lebih responsif atas isu-isu penting seperti perubahan iklim dan transisi energi. Pada isu keuangan berkelanjutan, negara anggota G20 sepakat untuk mengimplementasikan Kerangka Keuangan Transisi, sebagaimana telah menjadi salah satu keluaran dalam Presidensi G20 Indonesia tahun lalu. Kerangka ini dapat membantu Indonesia mendapatkan sumber pembiayaan untuk proyek-proyek yang mendukung pembangunan berkelanjutan.Pada agenda Pertemuan Coalition tingkat Menteri ke-10, Menkeu bersama Menkeu Belanda Sigrid Kaag memimpin jalannya pertemuan antar Menteri Keuangan dunia yang tergabung dalam Coalition of Finance Ministers for Climate Action (Coalition). Pertemuan ini diarahkan untuk memperkuat komitmen para Menkeu dunia dalam upaya menangani krisis iklim global yang semakin mendesak, di mana dituangkan dalam sebuah Climate Action Statement (CAS). Menkeu mengajak para Menkeu anggota Coalition untuk berkolaborasi, bertukar pengetahuan, pengalaman dan praktik yang baik dalam mengembangkan sistem keuangan hijau di negara masing-masing. Menkeu menutup pertemuan dengan menyampaikan perlunya aksi nyata global guna menanggulangi tantangan dan risiko perubahan iklim ke depan yang begitu besar dan mengancam. Pertemuan tingkat Menteri Keuangan di Coalition selanjutnya akan kembali dilakukan pada Conference of the Parties UNFCCC ke-28 (COP28) di Dubai bulan Desember 2023 mendatang, dan diharapkan akan kembali menghasilkan langkah yang lebih kongkrit.Melengkapi rangkaian Pertemuan Tahunan IMF dan World Bank, Menkeu juga melakukan serangkaian kegiatan pertemuan bilateral dengan Menkeu dari negara-negara sahabat. Rangkaian bilateral diawali dengan pertemuan Menkeu Belanda Sigrid Kraad. Menkeu mengatakan Indonesia sebagai negara urutan ke-11 penghasil emisi dunia namun menempati urutan ke 24 emisi per kapita, merancang kebijakan transisi energi agar selaras dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan tingkat intensitas emisi yang tetap terkendali. Oleh karena itu, diperlukan dukungan berbagai pihak termasuk internasional dan swasta agar terjadi kolaborasi dan keselarasan. Menkeu Kraad sepakat bahwa dalam rangka pengendalian emisi Gas Rumah Kaca (GHG) membutuhkan kolaborasi internasional, khususnya dalam hal pendanaan berkelanjutan, peningkatan kapasitas, dan juga transfer teknologi. Pertemuan bilateral kedua Menteri dilaksanakan tepat sebelum the 10th Ministerial Meeting of Coalition of Finance Ministers for Climate Action yang untuk pertama kalinya menghasilkan CAS, dan menjadi momentum bagi upaya para Menkeu dunia untuk mendukung pencapaian target pengurangan emisi global.Selain itu, Menkeu juga melakukan pertemuan bilateral bersama Menkeu India Nirmala Sitharaman. Dalam kesempatan tersebut, Menkeu mengungkapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Menkeu Sitharaman atas kesuksesan KTT G20 India. India tetap mampu menakhodai forum G20 pada tahun 2023 dengan sangat baik dan menghasilkan kesepakatan bersama di tengah-tengah eskalasi geopolitik yang masih belum menampakkan ujungnya. Menkeu Sitharaman menyatakan terima kasih atas dukungan yang diberikan Indonesia selama perhelatan G20 India, dan bersama-sama Indonesia siap untuk lebih mempererat dialog baik secara bilateral maupun di berbagai forum untuk mencari solusi, dan menyelesaikan berbagai permasalahan global yang sama-sama harus dihadapi. Menkeu juga bertemu dengan Direktur Jenderal World Trade Organization (Dirjen WTO) Ngozi OkonjoIweala. Dari pertemuan tersebut, dibicarakan beberapa hal termasuk mengenai penguatan peran perempuan dalam memanfaatkan peluang usaha di pasar digital khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang banyak digeluti oleh kaum perempuan. Di samping peluang tersebut, pasar digital menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha di pasar tradisional. Mereka juga membahas penciptaan persaingan yang adil dan penguatan peran pelaku usaha dalam negeri baik dalam pasar tradisional maupun pasar digital, yang menjadi salah satu perhatian utama pemerintah Indonesia saat ini.Selanjutnya, Menkeu juga bertemu dengan Komisioner Uni Eropa (UE) untuk Urusan Ekonomi, Paolo Gentiloni. Dalam pertemuan bilateral terakhir, Menkeu dan Komisioner Gentiloni sepakat untuk memperkuat komunikasi dan memulai dialog untuk menyelesaikan banyak isu serta menemukan lebih banyak kepentingan bersama. Kondisi ekonomi Indonesia yang termasuk mampu menjaga performanya di tengah perlambatan ekonomi di kawasan dan secara global, merupakan peluang yang menarik bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Saat ini, Indonesia sedang menjaga momentum hilirisasi dengan memperluas kesempatan investasi dalam pengolahan sumber daya alam, khususnya nikel untuk ekosistem kendaraan listrik dan minyak sawit untuk biofuel. Kedua Menteri juga berdiskusi mengenai penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) yang akan berlaku di Uni Eropa. Banyak aspek yang harus dicermati oleh Indonesia agar bisa meminimalkan dampak dari kebijakan ini. Kedua Menteri berharap bahwa penguatan dialog dan memperbanyak komunikasi akan dapat memaksimalkan keuntungan bersama dan memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Uni Eropa. Narahubung Media: Deni Surjantoro Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangankemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
Baca
Share