SP – 123 /KLI/2023 Jakarta, 8 November 2023 – Indonesia International Conference for Sustainable Finance and Economy 2023 (IICSFE 2023) baru saja digelar pada 8 November 2023 secara hybrid sebagai wadah diskusi untuk mengembangkan keuangan berkelanjutan dan transisi di Indonesia. Konferensi ini merupakan bentuk kolaborasi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) bersama dengan The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) dan turut didukung oleh United Nations Development Programme(UNDP), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GiZ), serta ClimatePolicyInitiative (CPI).IICSFE 2023 mempertemukan para pemangku kepentingan untuk membahas berbagai isu keuangan berkelanjutan. Dengan mengangkat tema “Accelerating the Development ofTransition Finance”, percepatan peralihan ke ekonomi yang lebih hijau secara adil dan terjangkau menjadi fokus diskusi tahun ini. IICSFE 2023 terdiri dari empat sesi diskusi yang membahas beragam topik, mulai dari taksonomi, pajak dan bursa karbon, instrumen keuangan, hingga kebijakan pendukung.Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal, membuka acara dengan menyampaikan bahwa acara ini penting untuk meningkatkan pemahaman tentang tujuan keuangan berkelanjutan serta memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan dalam menyusun kebijakan yang mendorong pendanaan serta investasi berkelanjutan dantransisi. Kepala BKF juga menggaris bawahi langkah-langkah nyata telah dilakukan Indonesia. “Hingga saat ini, Indonesia telah mengambil langkah-langkah progresif untuk mengatasi tantangan- tantangan yang ada. Inisiatif kebijakan seperti pembaruan taksonomi hijau, pemberlakuanharga karbon, dan Omnibus Law Sektor Keuangan menjadi cerminan tekad Pemerintah dalam mendorong perubahan yang lebih terarah. Di tingkat internasional, Indonesia saat menjadi Ketua G20 telah mempromosikan keuangan berkelanjutan dan turut serta membantu mendirikan Sustainable Finance Working Group (SFWG) di dalam forumG20. Kelompok ini bertujuan untuk mengidentifikasi rintangan yang ada di dalam institusi maupun pasar dan memiliki potensi menghambatnya laju transisi keuangan menuju ekonomi hijau,” ungkapnya. Menutup sambutannya, Kepala BKF menekankan bahwa transisi keuangan bukan hanya tentang mitigasi perubahan iklim, tapi juga tentang membentuk masa depan yang lebih berkelanjutan, berketahanan, dan adil bagi semua orang. “Melalui upaya kolektif, kita dapat memastikan bahwa pendanaan transisi menjadi kekuatan pendorong masa depan yang lebih cerah, lebih hijau, dan sejahtera bagi semua."Selanjutnya, dalam pidato kunci, Menteri Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan bahwa terdapat potensi pendanaan yang sangat besar di tingkat global dan penting bagi Indonesia untuk dapat menyelaraskan supply tersebut dengan inisiatif proyek berkelanjutan yang ada. Di samping itu, Menkeu juga mengingatkan urgensi penyelesaian isu transisi energi di Indonesia. "Dalam banyak kesempatan, kami selalu membahas dan memaparkan kasus nyata dan saya dalam banyak acara juga mengatakan bahwa jika kita bisa menyelesaikan masalah Indonesia khususnya dalam transisi energi, saya sangat optimis bahwa kita dapat menyelesaikan permasalahan dunia dalam transisi energi. Ini bukan hanya sekedar jargon, yang terkesan patriotik, tapi ini adalah ajang ujian yang nyata bagi banyak diskusi, komitmen, atau bahkan pada tingkat teknis tentang bagaimana kita akan menyelesaikan isu transisi ini khususnya di sektor energi,” ucap Menkeu.Mark Billington BFP FCA, Managing Director International ICAEW, turut menyampaikan bentuk dukungan ICAEW dengan adanya aksi Indonesia dalam merevolusi keuangan transisi demi mewujudkan perkembangan ekonomi hijau yang lebih baik lagi. “Kami di ICAEW mendukung setiap anggota dan perusahaan anggota kami dalam mengelola keberlanjutan bisnis mereka, serta berbagi pengetahuan kami secara luas untuk mendorong gagasan dan inovasi untuk mewujudkan keuangan berkelanjutan. Tahun lalu, ICAEW memperkenalkan ICAEW Sustainability Certificate yang mengajarkan anggota kami tentang cara menerapkan keterampilan mereka dalam bidang ini. Dan pada awal tahun 2023, kami juga memperkenalkan program baru untuk mengajarkan dasar-dasar keuangan keberlanjutan kepada siswa di seluruh dunia guna memperkaya pengetahuan mereka."Sementara itu, Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan(OJK) Indonesia mengatakan, “Indonesia memiliki komitmen yang tinggi untuk menerapkan keuangan berkelanjutan dalam rangka memfasilitasi laju ekonomi yang rendah karbon. Saya percaya bahwa saat ini adalah waktu yang tepat untuk meningkatkan transisi secara bertahap, sekaligus beriringan untuk mempertahankan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mempercepat implementasi keuangan transisi, OJK saat ini tengah menyempurnakan taksonomi hijau dengan taksonomi berkelanjutan Indonesia dengan fokus pada sektor energi dan mineral. Penyempurnaan ini untuk memastikan keselarasan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial dan perkembangan terkini di forum internasional, seperti ASEAN Taxonomy.IICSFE 2023 tidak hanya mendiskusikan tantangan pendanaan transisi, tetapi juga memberikan ruang bagi lahirnya solusi yang inovatif untuk mengatasi tantangan tersebut. Diskusi dan kolaborasi semacam ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan guna mendorong pendanaan dan investasi transisi dan berkelanjutan.Masyita Crystallin, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi, menutup konferensi ini dengan menekankan pentingnya pendanaan transisi dalam mencapai Net Zero Emission dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam penutupnya, beliau juga mengajak seluruh peserta untuk mengubah wawasan dari konferensi menjadi tindakan nyata, sehingga bersama-sama, kita dapat mempercepat perjalanan menuju perekonomian yang lebih berkelanjutan.Narahubung Media:Deni Surjantoro Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
Baca
Share