Kajian
Potret PAD Dan Relevansinya Terhadap Kemandirian Daerah
Joko Tri Haryanto (2000)
Filosofi otonomi daerah adalah mewujudkan kemandirian daerah di segala segi kehidupan, yang diukur melalui elemen Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di harapkan dengan otonomi, semua daerah di Indonesia mampu melaksanakan semua urusan pemerintahan dan pembangunan dengan bertumpu pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di milikinya. Dengan melihat realita pencapaian PAD di hampir semua daerah di Indonesia, tujuan mulia otonomi tersebut bagaikan ...
BUMN INCORPORATED SEBUAH WACANA MENUJU INDONESIA BARU
Joko Tri Haryanto (2000)
Salah satu contoh masalah kusut di negeri ini adalah masalah yang menimpa lembaga usaha plat merah bernama BUMN. Banyak pihak yang selama ini menilai bahwasanya BUMN Indonesia identik dengan korupsi, inefisiensi, manipulasi dan hanya sekedar dijadikan sapi perahan pemerintah yang berkuasa. BUMN yang menikmati berbagai fasilitas dari pemerintah yang seharusnya mengupayakan kesejahteraan masyarakat justru hanya mengupayakan kesenangan perut oknum birokrat.
Pengembangan Ekonomi Lokal, Konsep dan Relevansinya bagi Daerah di Indonesia
Hania Rahma (2000)
Pada era desentralisasi saat ini, tuntutan terhadap daerah untuk menyelenggarakan pembangunan secara tepat dan meningkatkan perekonomian daerah menjadi semakin tajam. Kedua isu kritis yaitu krisis ekonomi dan otonomi daerah telah membuka peluang bagi daerah untuk menggunakan pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) sebagai salah satu instrumen pembangunan karena PEL menyediakan pendekatan dan berbagai strategi bagi daerah untuk meningkatkan daya saing, mendorong ...
KEBIJAKAN PERTANAHAN TAHUN 1966-1998
Fisko (2000)
Penelitan ini bertujuan membahas kebijakan pertanahan tahun 19661998 dan implikasi yang muncul akibat orientasi pembangunan ekonomi yang berfokus pada pencapaian pertumbuhan yang tinggi. Masa Orde Baru (1966-1998) disebut sebagai Masa Penyimpangan Pelaksanaan UUPA. Masa tersebut menghasilkan lebih banyak kebijakan mengenai hak atas tanah dan pendaftaran tanah dibandingkan kebijakan mengenai penguasaan pemilikan tanah (/andreform) dan tata guna tanah. Kebijakan pertanahan selama ...
Kebijakan Investasi, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Adil dan Berkelanjutan
M. Fadhil Hasan dan Deniey A. Purwanto (2000)
Tulisan ini membahas masalah investasi di Indonesia serta memberikan rekomendasi langkah-Iangkah reformasi untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berdaya saing, dan arah kebijakan investasi terutama dari sisi sektoral. Hasil kajian menunjukkan bahwa walau tumbuh moderat, investasi belum dapat menjadi penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi masih mengandalkan konsumsi swasta yang diragukan kesinambungannya dan juga kemampuannya untuk dapat menyerap ...
