Kajian
Analisis Kelayakan Penggabungan Usaha PT Pelindo I (Persero) dan PT Pelindo II (Persero)
Agunan P. Samosir (2000)
Dalam rangka memperkuat kinerja BUMN, Pemerintah mencoba melakukan privatisasi dalam berbagai bentuk, antara lain: penjualan saham seluruhnya atau sebagian, penggabungan (merger) dan lain-lainnya. Salah satu privatisasi yang ingin dilakukan Pemerintah adalah penggabungan usaha Pelindo I dan Pelindo II menjadi Pelindo Kawasan Barat.
Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Pengeluaran Pemerintah dan Nilai Tukar terhadap Inflasi di Indonesia: Pendekatan Error Correction Model (ECM)
Muhammad Zilal Hamzah dan Eleonora Sofilda (2000)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besar pengaruh jumlah uang beredar, pengeluaran pemerintah, dan nilai tukar rupiah terhadap tingkat inflasi di Indonesia pada periode tahun 7990-2005. Penelitian ini menggunakan model koreksi kesalahan atau error correction model (ECM). Sejumlah pengujian dilakukan terhadap data empat variabel tersebut menggunakan uji akar unit, uji derajat integrasi, uji kointegrasi, don uji model koreksi kesalahan. Hasil pengujian ...
Studi Banding terhadap Pelaksanaan Program JPS di Kotamadya Jakarta Utara, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Tapanuli Utara : Suatu Kajian Program JPS Bidang Pendidikan, JPS Bidang Kesehatan dan OPK Beras
Sri Lestari Rahayu, Isye Iswantini (2000)
Berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan program JPS terutama disebabkan oleh singkatnya waktu persiapan dan jangkauan sosialisasi, kurang akuratnya data kelompok sasaran, kurang siapnya lembaga pelaksana, adanya KKN dari pelaksana serta pemahaman yang berbeda dari konsep program JPS, terkesan sangat tergesa-gesa dalam mengatasi keadaan yang saat itu dianggap sangat membutuhkan uluran bantuan kemanusiaan khususnya kepada masyarakat miskin maupun pengangguran korban ...
Analisis Efektivitas Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1995 dan Efisiensi Pasar Modal Indonesia
Syahrir Ika (2000)
Memasuki era cross border (daya jerja teknologi informasi yang tidak kenal batas) serta persaingan antarnegara dalam menarik ddana investasi, dan secara internal ada perubahan manajemen keperintahan yang terfokus pada desentralisasi, menuntut semua perangkat UU perlu dievaluasi kembali efektivitas dan efisiensi pelaksanaan serta daya relevansinya, termasuk UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dalam lima tahun pelaksanaan UU tersebut, telah ...
Kerangka Konseptual Privatisasi BUMN dan Aplikasinya di Indonesia
Syahrir Ika (2000)
Kondisi perekonomian yang sedang mengalami krisis, membutuhkan peran strategis sekitar 200 BUMN. Karena itu wajah BUMN harus dihapuskan dari praktek-praktek proteksi dan subsidi serta kontrol birokrasi yang ketat akibat intervensi politik negara yang sangat dominan. Fakta menunjukkan bahwa hingga saat ini intervensi negara masih dominan, akibatnya proses privatisasi BUMN berjalan sangat lambat. Pilihan metode privatisasi yang dipilh juga sangat terbatas ...
