Kajian
Efektifitas dan Efisiensi Litbang dan Penyuluh Pertanian Terhadap Alokasi Anggaran Sektor Pertanian
Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2014)
Dewasa ini negara-negara di dunia sedang dihadapkan pada permasalahan krisis pangan. Berdasarkan data dari United Nation World Programme tahun 2008, tingkat kerentanan pangan terjadi pada hampir semua negara di dunia. Kerentanan tertinggi terjadi pada sebagian besar negara-negara berkembang seperti negara-negara di benua Afrika dan Asia. Indonesia masuk pada kategori negara dengan resiko kerentanan pangan sedang. Kerentanan pangan dunia ...
Evaluasi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)
Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2014)
Dana bergulir dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2013 merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2013 terdapat 5 BLU yang mendapatkan alokasi dana bergulir oleh pemerintah yaitu BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (P3H), ...
Evaluasi Kebijakan Insentif Bea Masuk Kedelai
Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2014)
Ketersediaan kedelai dalam negeri lebih banyak dipenuhi dari impor daripada produksi dalam negeri. Dalam periode tahun 2005 s.d. 2013, besarnya impor kedelai rata-rata sebesar 69,5 persen dari ketersediaan dalam negeri. Sedangkan besarnya produksi kedelai dalam negeri rata-rata hanya 30,5 persen. Besarnya impor tersebut menyebabkan stabilitas harga kedelai dalam negeri dipengaruhi oleh harga dan produksi kedelai di tingkat global ...
Intervensi Pemerintah Atas Subsidi Bbm dan Komitmennya Dalam Kerjasama Forum G20 Sampai Masa Presidensi Rusia 2013
Enrico David Tarigan, Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (2014)
Keputusan kebijakan dalam sebuah sistem demokrasi tidak dilakukan oleh satu badan atau segelintir elit ekonomi yang dominan, melainkan dengan melibatkan multiplicity of participants dalam sebuah pemerintahan. Dengan asumsi ini, banyak negara mencoba mengadopsi nilai-nilai universal tertentu dalam proses pemerintahan agar dipandang sebagai 'pemerintahan yang baik'. Nilai-nilai universal tersebut diantaranya adalah: “Partisipasi” – mendorong masyarakat luas untuk ikut serta ...
Distribusi Risiko Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur
Chairuddin Syah Nasution, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2014)
Di dalam skema kerjasama pembangunan infrastruktur antara pemerintah dengan pihak swasta, pemahaman tentang distribusi risiko terutama di dalam pendistribusian risiko diantara para pihak yang bekerjasama menjadi suatu hal yang krusial. Dalam pendistribusian risiko tersebut sangat diperlukan state of the art dalam mengidentifikasi risiko sehingga risiko yang mungkin timbul dapat dikelola dengan sebaik-baiknya. Dalam prinsip-prinsip manajemen risiko, ditegaskan bahwa ...
