Kajian
Kebijakan PPN Untuk Mendukung Angkutan Kereta Api Yang Murah, Aman dan Cepat
Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (2015)
Transportasi perkeretaapian merupakan salah satu moda transportasi yang memegang peranan penting dalam melayani pergerakan penumpang dan barang. Daya angkut orang dan barang dalam jumlah besar, pemakaian energi yang lebih hemat dan ramah lingkungan. memiliki jalur tersendiri sehingga bebas dari kemacetan, memiliki kecepatan lebih konstan sehingga mudah dalam pengaturan dan risiko keterlambatan kecil jika dibandingkan dengan alat ransportasi darat ...
Kajian Efektivitas Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Keramik Dari Republik Rakyat Tiongkok
Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (2015)
Pengenaan BMAD (Bea Masuk Anti Dumping) dapat dilakukan jika harga ekspor suatu barang yang diimpor bernilai lebih rendah dari harga normalnya dan menyebabkan kerugian bagi industri dalam negeri. BMAD dapat dikenakan paling tinggi sebesar marjin dumping. Tujuan pengenaan BMAD adalah untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang dapat diderita oleh industri dalam negeri. Kerugian tersebut ...
Analisis Penerimaan Perpajakan Indonesia: Studi Kasus Sektor Pertanian, Konstruksi, dan Jasa-Jasa
Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (2015)
Rasio PPh dan PPN terhadap PDB (tax ratio) terus mengalami penurunan secara keseluruhan sejak tahun 2011 dengan sektor pertanian, konstruksi, dan jasa sebagai sektor-sektor dengan tax ratio terendah. Lebih lanjut, Baik Sektor pertanian, konstruksi, dan jasa-jasa selalu menunjukkan tren yang sama selama tiga tahun terakhir (2011-2013) dimana nilai PDB yang relatif tinggi dan penerimaan perpajakan yang rendah. Sektor ...
Kerangka Kebijakan Fiskal untuk Pembangunan Ramah Lingkungan di Sektor Berbasis Lahan (KKF-PRLSBL)
Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (2015)
Latar Belakang Strategi pembangunan nasional selalu menekankan baik pada aspek pertumbuhan ekonomi maupun pengurangan kemiskinan. Selama ini aspek lingkungan telah dimasukkan dalam rencana nasional tetapi dirasakan masih kurang mendapatkan perhatian dan kurang mendapat alokasi anggaran yang memadai. Padahal, pemerintah Indonesia telah memainkan peran penting dalam perjanjian perubahan iklim internasional dan telah membuat komitmen nasional yang kuat ...
Kebijakan Keuangan Inklusif: Negara Maju vs Negara Berkembang
Chairuddin Syah Nasution, Peneliti Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2015)
Latar Belakang Kumpulan kebijakan keuangan inklusif Pemerintah negara-negara G20 ini dirangkum oleh penulis dengan tujuan untuk mengidentifikasi berbagai kebijakan seperti apa yang telah ditempuh berbagai negara dalam upaya memperluas akses keuangan terutama bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan (disadvantage society), dan selanjutnya melihat berbagai perbedaan kebijakan yang ditempuh negara-negara yang sudah lebih maju tingkat kesejahteraan ...
