Kajian
Kinerja Makro Sektor Keuangan, Efisiensi dan Stabilitas Finansial Indonesia
Sigit Setiawan, Pusat Kerjasama Regional dan Bilateral (2015)
Pembangunan sektor finansial menjadi hal strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan suatu negara. Salah satu metode pengukuran yang valid dan obyektif untuk mengetahui sejauh mana tingkat pembangunan sektor keuangan telah dicapai adalah dengan menggunakan indikator-indikator dalam Kerangka Matriks 4x2 Benchmarking Sistem Finansial yang dikembangkan Cihak, Demirguc-Kunt, Feyen, dan Levine (2012). Dalam kerangka matriks tersebut disebutkan beberapa karakteristik sistem finansial ...
Konsepsi Pendanaan Regional untuk Bencana Alam
Chandra Kusuma & Renata S. Sadjad, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2015)
Banyaknya nilai kerusakan dan kerugian akibat bencana alam di Indonesia yang tidak sebanding dengan dana cadangan bencana pada APBN tiap tahunnya, memaksa Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam rangka menutupi kebutuhan pendanaan ini dengan pembiayaan melalui hibah/pinjaman dari mitra pembangunan/Non-Government Organization (NGO) internasional. Industri perasuransian di tanah air pun telah ikut terlibat, antara lain melalui penyediaan asuransi bencana. Namun, ...
Klausul Ekspropriasi : Menarik Investor Asing Versus Independensi Kebijakan
Wahyu Hidayat, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2015)
Sebagai salah satu klausul yang umum dicantumkan dalam perjanjian internasional, klausul ekspropriasi memiliki konsekuensi baik hukum maupun finansial bagi suatu negara. Klausul ekspropriasi sendiri bertujuan melindungi dan memberikan kepastian hukum atas suatu penanaman modal di suatu negara sehingga investor yang akan menanamkan modalnya di suatu negara memperoleh keyakinan bahwa investasinya aman dalam jangka panjang . Namun demikian, bagi ...
Economic Turbulence and the Indonesian Economy
Bambang Brodjonegoro dan Yoopi Abimanyu (2015)
Indonesia has had an open economy since the early 1970s when the government liberalized capital controls amid stable inflation and modest fiscal deficits (Hill 1996). Meanwhile, open domestic economies are susceptible to external shocks such as large short-term capital movements. As a result, we might expect that Indonesia’s liberal markets would make the economy more vulnerable to international shocks than its less-open neighbors ...
Kajian Pengenaan PPN atas Penyediaan Air Bersih dan Biaya Jasa Penggelolaan SDA (BPSDA)
Benny Gunawan Ardiansyah, Peneliti Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (2015)
Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 3 UU 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) juga menyebutkan bahwa SDA dikelola secara menyeluruh, terpadu dan berwawasan lingkungan hidup dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan SDA yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pengaturan SDA harus dilakukan secara bijaksana dan ...
