Kajian
Program Pendukung Rendah Karbon untuk Kementerian Keuangan Indonesia
Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (2015)
Tujuan dari studi isu-isu dasar ini adalah untuk mendukung Pusat Kebijakan Pendanaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian Keuangan dalam rangka identifikasi isu-isu yang mendukung penyusunan kebijakan rendah karbon yang efektif di Indonesia. Lingkup studi adalah untuk mereview pengaturan fiskal eksisting terkait dengan transportasi komuter berbasis rel di wilayah Jabodetabek dan untuk menguraikan isu-isu ...
Penggunaan Killer Indicator untuk Intensifikasi Penerimaan Pajak pada Industri Baja
Makmun Saadulah, Peneliti Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (2015)
Latar Belakang Mata rantai industri baja meliputi semua proses yang diperlukan untuk mengubah bahan baku (terutama batubara, bijih besi, listrikdan skrap) menjadi produk baja jadi. Secara umum,infrastruktur berikut ini diperlukanuntuk memproduksibaja(EPA, 1995): Cokeoven, Sinter and pellet plants, Blast furnaces, Steel furnaces, dan Rolling and finishing mills.Secara umum, proses produksi baja dapat dibedakan menurut bahan baku dan ...
Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak Sebagai Instrument Fiskal Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2015
Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (2015)
Pemerintah dalam Nota Keuangan RAPBN-P 2015 telah menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2015 sebesar 5.8%. Di sisi lain, beberapa lembaga lainnya seperti IMF dan World Bank telah melakukan koreksi negatif pertumbuhan global di tahun 2015. Pelemahan perekonomian Cina sebagai kekuatan ekonomi kedua dan penurunan harga beberapa komoditas di pasar internasional, merupakan beberapa faktor penyebab perlambatan ekonomi di awal tahun ...
Analisis Keekonomian Dalam Rangka Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Estonia
Purwoko, Peneliti Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (2015)
Sejalan dengan semakin banyaknya perusahaan multi nasional yang beroperasi di negara-negara lain, Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) menjadi penting untuk dilakukan oleh suatu negara. Persoalan yang timbul dengan beroperasinya perusahaan multinasional di negara lain adalah negara mana yang berhak untuk memungut pajak terhadap perusahaan multinasional tersebut, apakah negara di mana perusahaan tersebut terdaftar sebagai wajib pajak, ataukan ...
Proteksi Komitmen Sektor Jasa Indonesia Dalam Perjanjian Bilateral Investasi dan Penerapannya Pada Perundingan Indonesia - Kanada FIPA
Sigit Setiawan, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2015)
Dalam upaya mendorong masuknya investasi langsung asing (foreign direct investment), pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai strategi dan upaya guna membuat para investor merasa aman dan terjamin selama berinvestasi di Indonesia, salah satunya adalah dengan mengikatkan diri dalam perjanjian bilateral investasi (Bilateral Investment Treaties-BITs)—atau di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Perjanjian Peningkatan dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M)—dengan negara ...
