Kajian
Kedaulatan Pangan dan Kecukupan Pangan.. Negara Wajib Mewujudkannya
Syahrir Ika, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (2014)
Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki bagi penduduk suatu Negara. Karena itu, sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan) dan mengupayakan terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk. Kewajiban dimaksud mencakup kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang. ...
Kajian Singkat Bidang Subsidi PKAPBN: Kajian Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran
Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (2014)
I. Latar Belakang Subsidi listrik terus meningkat dari waktu ke waktu. Jika pada tahun 2005 subsidi listrik hanya berkisar Rp10.54 triliun, maka pada tahun 2010 subsidi listrik sudah mencapai Rp58.11 triliun. Pada tahun 2012, subsidi listrik mencapai Rp64.9 triliun dan pada APBN tahun 2013 subsidi listrik dianggarkan sebesar Rp78.63 triliun. Jika tidak ada perubahan yang mendasar ...
Kajian Pengawasan Utang Luar Negeri Swasta
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (2014)
1.Pendahuluan Perkembangan utang luar negeri swasta tidak dapat dipisahkan terhadap utang luar negeri pemerintah. Utang luar negeri swasta menjadi permasalahan tersendiri bagi perekonomian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen utang pemerintah. Pengalaman di masa krisis 1997/1998 menunjukkan bahwa peningkatan utang luar negeri swasta tidak terlepas dari melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, ...
Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia dan Jepang
Sigit Setiawan, Pusat Kebijakan Kerjasama Regional dan Bilateral (2014)
Kesepakatan perdagangan bebas dalam bingkai kesepakatan kerjasama ekonomi secara bilateral yang pertama kali Indonesia lakukan dengan negara mitra adalah IJEPA (Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement). Perjanjian tersebut disusun guna menghasilkan manfaat bagi kedua pihak secara fair, seimbang, dan terukur melalui liberalisasi akses pasar, fasilitasi, dan kerjasama melalui pengembangan kapasitas untuk sektor-sektor industri prioritas. Terdapat 11 bidang yang dicakup dalam ...
Dampak Perjanjian Perdagangan Barang Asean-Korea FTA (AKFTA) Terhadap Indonesia dan Korea Selatan
Sigit Setiawan, Pusat Kebijakan Kerjasama Regional dan Bilateral (2014)
Latar Belakang ASEAN-Korea Free Trade Area (AKFTA) merupakan salah satu perjanjian perdagangan internasional yang melibatkan negara-negara ASEAN (termasuk Indonesia) dan Korea Selatan. Preferential treatment diberikan bagi negara-negara yang menjadi anggota perjanjian tersebut di tiga sektor : sektor barang, jasa, dan investasi, dengan tujuan dapat memacu percepatan aliran barang, jasa, dan investasi di antara negara-negara ...
