Kajian
Membangun Paradigma Baru Penyediaan Infrastruktur Sosial Pendidikan dan Kesehatan di Indonesia melalui Skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta
Eko Nur Surachman, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (2014)
Beberapa waktu yang lalu, pemberitaan tentang program Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digulirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menuai pro dan kontra serta menjadi diskusi yang menarik baik di media cetak, televisi, maupun sosial. Pemprov DKI Jakarta melalui kedua program unggulannya tersebut menggelontorkan dana sebesar lebih dari Rp2,4 triliun dari APBD guna memberikan ...
Menyambut Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional
Ronald Yusuf dan Hidayat Amir, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (2014)
Reformasi jaminan sosial nasional ternyata memakan waktu yang cukup lama. Semenjak diundangkannya UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Nasional Nasional (SJSN), pemerintah baru berhasil menyelesaikan UU No. 24/2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pada akhir tahun 2011. Proses yang lama tidak hanya menunjukkan alotnya proses politik yang terjadi, tetapi juga kompleksitas permasalahan yang ada. Saat ini pemerintah ...
Kajian Efektifitas Penugasan Public Service Obligation (PSO) Kepada Bumn Sektor Energi: Implementasi Performance-Based Regulatory (PBR) Pada PT PLN (Persero)
Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (2014)
Kata Pengantar Beban subsidi listrik yang besar dan terus berfluktuasi tiap tahunnya sangat mengganggu kesinambungan fiskal dalam hal ini terkait besarnya perbedaan antara penganggaran dan realisasi beban subsidi listrik. Selain fluktuasi yang demikian volatile, besaran nilai subsidi juga menjadi concern Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Jumlah subsidi yang terus membengkak memicu berbagai pertanyaan ...
Prospek PT Inalum Pasca Pengambilalihan oleh Pemerintah
Hilman Qomarsono, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (2014)
Latar Belakang & Urgensi Akuisisi PT Inalum PT Inalum merupakan perusahaan penghasil aluminium hasil kerjasama Pemerintah dan konsorsium dari Jepang yang dirintis sejak 1975. Berdasarkan perjanjian kerjasama, PT Inalum dimiliki oleh konsorsium Nippon Asahan Aluminium (NAA) sebesar 58,9% dan Pemerintah sebesar 41,1%. Kerjasama ini akan berakhir pada 31 Oktober 2013 dengan opsi bahwa Pemerintah Indonesia dapat mengambil alih ...
BPJS Kesehatan, Supply, dan Demand Terhadap Layanan Kesehatan
Novijan Janis, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (2014)
Pemerintah telah mencanangkan Visi Indonesia 2025 yaitu menjadi negara maju pada tahun 2025. Namun Pemerintah juga sepenuhnya menyadari bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) masih menjadi suatu tantangan dalam mewujudkan visi dimaksud. Para pakar dibidang SDM menyatakan bahwa kualitas SDM secara dominan ditentukan oleh kemudahan akses pada pendidikan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas. Bahkan UNDP (United Nations Development ...
