Kajian
Mengukur Implementasi Reformasi Regulasi Finansial di G20
Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (2014)
Kajian reformasi regulasi keuangan global mencakup komitmen Indonesia di G20 untuk menyusun regulasi finansial di sektor perbankan dan non perbankan yang memenuhi standar keuangan global. Di sektor perbankan, dipaparkan bagaimana Indonesia mereformasi regulasi perbankan baik penguatan kerangka Basel II dan penerapan Kerangka Basel III. Kajian juga dibuat untuk melihat reformasi standar akuntansi keuangan Indonesia. Di sektor non perbankan, kajian diarahkan pada reformasi regulasi ...
Peranan Perekonomian Indonesia terhadap Ketidakseimbangan Global
Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (2014)
Pendahuluan Saat krisis keuangan global terjadi di tahun 2007 – 2008, yang bermula dari kegagalan produk keuangan yang disebut juga dengan sub-prime backed Collaterallized Debt Obligation (CDO), pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di negara-negara yang terkena dampak krisis ini semakin memburuk. Amerika Serikat (AS) merupakan yang terkena dampak kegagalan CDO yang paling buruk (dimana CDO ...
Komitmen Indonesia Untuk Pembatasan Subsidi Bahan Bakar Fosil dan Peningkatan Efisiensi Energi di G20
Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (2014)
Pendahuluan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberikan oleh sejumlah negara dipandang telah mendorong pemborosan dalam konsumsi, mengurangi keamanan energi, menghambat investasi dalam sumber-sumber energi yang ramah lingkungan dan menghambat upaya-upaya untuk mengatasi perubahan iklim. Karena pertimbangan tersebut, dalam KTT G20 di Pittsburgh bulan September 2009 pemimpin-pemimpin G20 bersepakat untuk membatasi dan merasionalisasi subsidi BBM yang tidak efisien dalam ...
Regulasi Penugasan Pemerintah kepada Perum BULOG
Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (2014)
Perum Bulog didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 2003. Merujuk pada PP tersebut, sifat usaha, maksud, dan tujuan pendirian Perum Bulog dapat dijelaskan sebagai berikut: (a) Perum Bulog adalah BUMN yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok, (b) Sifat usaha Perum Bulog adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan ...
Kajian Penyusunan RPP Dana Desa
Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (2014)
Konsep desentralisasi dalam pemerintahan daerah selalu berkaitan dengan penyerahan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Terkait dengan hal itu, dalam rangka perencanaan pembangunan desa dan guna mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah desa untuk melakukan ...
