Kajian
Pemetaan Pendanaan Publik untuk Perubahan Iklim di Indonesia
Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (2014)
Ringkasan Eksekutif Komitmen Pemerintah Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi risiko perubahan iklim tercermin melalui serangkaian kebijakan baru yang diberlakukan beberapa tahun terakhir untuk mencapai target pengurangan emisi yang diumumkan di tahun 2009. Indonesia menargetkan pengurangan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun 2020 (bila dibandingkan dengan tanpa perubahan kebijakan), atau ...
Analisis Biaya dan Manfaat Pembiayaan Investasi Limbah Menjadi Energi Melalui Kredit Program
Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (2014)
Harga energi yang meningkat dari waktu ke waktu menyebabkan semakin tingginya beban biaya energi pada sektor industri untuk menjalankan aktifitas produksinya dan semakin besarnya pengeluaran rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan energinya. Di sisi lain, tingginya harga energi juga semakin meningkatkan beban subsidi energi yang harus dikeluarkan pemerintah dari APBN. Masih tingginya ketergantungan ...
Kegiatan Pembahasan Penyusunan Asean Harmonized Tariff Nomenclature (AHTN) 2017
Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (2014)
Pendahuluan Klasifikasi barang adalah suatu daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis dengan tujuan untuk mempermudah pentarifan transaksi perdagangan, administrasi pengangkutan, maupun pengumpulan statistik. Terdapat banyak sistem klasifikasi di dunia antara lain Harmonized Commodity Description and Coding System (Harmonized System/HS), International Standard Industrial Classification/ISIC, Standard International Trade Classification/SITC serta Broad Economic Categories/BEC. Masing-masing sistem klasifikasi memiliki ...
Kajian Pengenaan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Smartphone
Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (2014)
Sektor jasa komunikasi termasuk sektor yang memiliki pertumbuhan tertinggi, bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Beberapa kajian dengan data empiris menyebutkan bahwa terdapat hubungan langsung antara ketersediaan jaringan komunikasi dengan pertumbuhan ekonomi. Bahkan kemudahan akses pada harga yang dapat dijangkau pada berbagai tingkatan populasi penduduk sangat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan1. Berbagai negara ...
Kajian Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Laut Yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri
Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (2014)
Angkutan Laut Luar Negeri memiliki peranan yang sangat penting dalam memperlancar mobilitas penumpang dan/atau barang dari Pelabuhan dalam negeri ke Pelabuhan luar negeri atau sebaliknya. Dan mempunyai karakteristik dan keunggulan tersendiri yang perlu dikembangkan karena mampu mengangkut barang dalam jumlah besar dengan biaya yang lebih murah, sehingga sangat diperlukan dalam menunjang keberhasilan sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi ...