Kajian
Persepsi Pengusaha Dan Pekerja UMKM Terhadap Program Jaminan Sosial Nasional
Fajar Hasri Ramadhana dan Hidayat Amir, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (2014)
Reformasi jaminan sosial di Indonesia memakan waktu yang cukup panjang. Semenjak tonggak baru lahirnya jaminan sosial nasional melalui Undang-undang (UU) No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), perlu tujuh tahun untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu dengan disahkannya UU No. 24/2011. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) akan mulai efektif pada 1 Januari 2014 dan Jaminan Ketenagakerjaan ...
Tax Expenditure: Pengenalan Konsep Dan Praktik Di Beberapa Negara
Zainul Arifin, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (2014)
Pelaporan tax expenditure dalam kerangka anggaran pemerintah sekarang ini semakin terlihat di banyak negara. Negara anggota OECD telah mulai melaporkan tax expenditure dalam dokumen anggaran yang umumnya untuk keperluan transparansi dan pengambilan keputusan. Namun sayangnya, tax expenditure belum banyak dipahami oleh pemerintah maupun masyarakat. Di indonesia sendiri terminologi tax expenditure ini pun masih baru dan belum banyak mendengar ...
Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Hasil Pertanian
Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (2014)
Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) dikenal adanya penggolongan barang dan jasa berdasarkan perlakuan PPN yang diterapkan, dengan ikhtisar sebagai berikut: Sebagaimana ...
Analisis Keekonomian Dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3b) Indonesia-Irak
Triyono Utomo, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (2014)
Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) merupakan suatu kesepakatan dua negara dalam rangka mengatur hak pemajakan di antara keduanya. Dalam hal ini, Surahmat (2000) menyatakan bahwa P3B merupakan rekonsiliasi dari dua undang-undang pajak yang berbeda dalam rangka membagi hak pemajakan. Rekonsiliasi ini diperlukan untuk menghindarkan pengenaan pajak berganda yang disebabkan oleh adanya konflik dalam pelaksanaan ketentuan perpajakan dua ...
Analisis Daya Saing Karet Dan Produk Dari Karet Indonesia Terhadap China
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (2014)
Karet dan produk dari karet merupakan salah satu produk unggulan penghasil devisa negara. Saat ini Indonesia merupakan produsen karet alam terbesar bersaing dengan Thailand. Di satu sisi, ekspor komoditas unggulan tersebut telah menyumbang devisa bagi negeri ini, termasuk penyerapan tenaga kerja dan membantu pelestarian lingkungan alam. Dari data BPS (2011), tercatat bahwa sampai dengan tahun 2010 total ekspor produk yang ...
