Kajian
Moral Hazard Dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan di Indonesia
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (2014)
Industri perbankan adalah industri yang unik bila dibandingkan dengan industri lainnya. Seperti industri lainnya yang berorientasi laba (profit oriented), industri ini juga menjalankan peran pengawasan (monitoring) terhadap debitur, di sisi lain industri ini juga di-monitor oleh deposan, termasuk oleh regulator dan lembaga penjamin simpanan. Deposan tidak memonitor secara langsung penggunaan dana yang ditempatkan ke debitur, namun lembaga perbankan ...
Optimalisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kehutanan dalam Rangka Mendukung Pencapaian Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Daerah
Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (2014)
Dana Alokasi Khusus (DAK) Kehutanan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku seharusnya sebagian besar digunakan untuk mencapai pengurangan emisi karbon di daerah untuk mencapai sasaran RAD GRK bidang kehutanan. Walaupun dasar hukumnya sudah jelas dan mengikat para pihak terkait, dalam pelaksanaannya DAK Kehutanan sampai saat ini belum dimanfaatkan untuk mengendalikan program nasional untuk mengurangi emisi karbon pada tingkat ...
Tinjauan Reformasi Birokrasi - Evolusi model birokrasi dalam perspektif ekonomi dan perkembangan reformasi birokrasi di Indonesia
Sigit Setiawan, Pusat Kebijakan Kerjasama Regional dan Bilateral (2014)
LATAR BELAKANG Pengesahan UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang kemudian berlaku efektif per 15 Januari 2014 menandai dimulainya babak lanjutan pembenahan birokrasi pemerintah Indonesia. Tidak terasa fase pertama reformasi birokrasi yang diinisiasi melalui penerbitan Perpres nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 akan berakhir pada tahun 2014 ini. Masih ada dua fase ...
Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA), dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra
Pusat Kebijakan Kerjasama Regional dan Bilateral (2014)
Pada 2012 telah dilakukan kajian oleh Tim Kajian di Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB) untuk melakukan kajian tentang Free Trade Agreement (FTA) dan/atau Economic Partnership Agreement (EPA), dan pengaruhnya terhadap arus perdagangan dan investasi dengan negara mitra. Penelitian difokuskan untuk melakukan evaluasi atas dampak EPA/FTA yang telah terjadi serta melakukan analisis ex-ante untuk mengestimasi dampak potensial suatu ...
Kajian PNBP pada Kementerian/Lembaga
Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2014)
Latar Belakang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara dalam APBN selain penerimaan perpajakan. Saat ini upaya pencapaian sasaran pembangunan ekonomi nasional yang memerlukan peningkatan fiscal space adalah melalui peningkatan pendapatan negara, salah satunya melalui optimalisasi PNBP. Optimalisasi PNBP saat ini telah dilakukan terutama melalui optimalisasi penerimaan Sumber Daya Alam ...
