Kajian
Kajian Kebijakan Antisipasi Krisis Tahun 2012 Melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Pusat Kebijakan Risiko Fiskal (2013)
Perkembangan ekonomi dunia beberapa tahun terakhir diwarnai dengan berbagai gejolak seperti lonjakan porsi utang pemerintah dibeberapa negara di Eropa yang berdampak pada pengetatan likuiditas pemerintah yang menurut beberapa pihak berpotensi menurunkan kegiatan ekonomi dikawasan tersebut, serta gejolak harga minyak dunia yang tidak terlepas dari memanasnya situasi politik di kawasan ...
Kajian Integrasi Model Makro
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (2013)
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) ialah unit eselon I di Kementerian Keuangan yang bertugas melaksanakan analisis di bidang kebijakan fiskal. BKF didukung unit eselon II yang merupakan miniatur Eselon I di Kementrian Keuangan khususnya yang terkait dengan kebijakan fiskal yang tercermin dalam APBN. Untuk mendukung analisis dan perumusan kebijakan fiskal diperlukan bantuan alat analisis pemodelan ekonomi. Selama lima tahun terakhir, alat ...
Laporan Tim Koordinasi Penyusunan Asumsi Dasar RAPBN 2013
Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (2013)
Setiap tahun, pemerintah menyusun dan mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban konstitusi, yang diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945, yang telah diubah menjadi pasal 23 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945 Amendemen keempat dinyatakan bahwa : “(1) Anggaran Pendapatan dan ...
Hulu Migas, Pertamina dan Kesinambungan Fiskal
Pusat Kebijakan Risiko Fiskal (2013)
Pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) memiliki hubungan yang cukup erat baik dalam kaitannya dengan kepemilikan atas saham BUMN tersebut maupun kaitannya dengan kegiatan usaha operasional BUMN. Dalam kaitannya dengan usaha, selama ini dalam menjalankan kewajiban pelayanan umum atau public service (PSO), Pemerintah mengikutsertakan peran dari beberapa badan usaha milik negara (BUMN). ...
Kajian Kesinambungan APBN atas Program Jaminan Sosial Nasional TA 2012
Pusat Kebijakan Risiko Fiskal (2013)
Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kini Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki sistem jaminan sosial yang menjamin jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Tujuan kedua Undang-Undang tersebut adalah untuk memberikan hak menyeluruh setiap ...
