Kajian
Akselerasi dan Improvisasi Proyek KPS pada Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia
Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (2013)
Berbicara arti penting infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perhatian kita akan langsung tertuju kepada pembangunan sektor infrastruktur transportasi. Ketersediaan sarana infrastruktur transportasi seperti akses jalan yang baik, sarana pelabuhan yang memadai, jembatan penghubung yang strategis, bandar udara yang berfasilitas lengkap, dan sarana pendukung lain seperti rel dan sistem jaringan kereta api yang terorganisasi dengan ...
Kajian Komitmen Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Infrastruktur: Studi pada Dukungan dan Jaminan Pemerintah
Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (2013)
Berdasarkan data Global Competitiveness Report 2011-2012, kondisi infrastruktur Indonesia masih berada pada peringkat ke-76 (di bawah peringkat kompetitif Indonesia secara keseluruhan yang berada pada ranking ke-46) dari 142 negara. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur Indonesia masih berada pada kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Dengan kondisi infrastruktur tersebut justru akan menurunkan tingkat daya saing Indonesia secara keseluruhan. Jika ...
Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai Sumber Pendapatan Negara
Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (2013)
Pemerintah menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam APBN 2013 sebesar Rp 324,3 triliun, turun hampir 5 persen dari target APBN-P 2012, namun naik 50 persen bila dibanding realisasi tahun 2007. Penurunan hampir 5 persen tersebut terutama akibat lebih rendahnya asumsi harga minyak dari US$ 105/barel menjadi US$ 100/barel dan turunnya asumsi lifting minyak dari 930 ribu barel ...
Pembentukan Unit Pengelola KPS di Kementerian Keuangan
Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (2013)
Kebutuhan akan infrastruktur yang memadai untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sudah menjadi suatu keniscayaan. Namun, keterbatasan anggaran pemerintah menjadi salah satu hambatan dalam mewujudkan impian dimaksud. Dalam rangka memecahkan masalah tersebut, Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (Public Private Partnership) untuk menyediakan infrastruktur. Skema dimaksud dapat melibatkan sektor swasta baik dari sisi teknologi maupun dari ...
Kajian Menjaga APBN Agar Tetap Sustain
Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal (2013)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah alat utama dalam mengimplementasikan kebijakan fiskal dan sekaligus sebagai pedoman penganggaran dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Menurut Musgrave, 1959 (dalam Nurcholis Madjid, 2012) ada tiga fungsi utama dari kebijakan fiskal yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dijelaskan bahwa fungsi ...
