Kajian
Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ? Menyibak Kegagalan Pemekaran
Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (2013)
Disusun Oleh :Rita Helbra Tenrini Hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa hanya 22 persen daerah pemekaran yang berhasil, sisanya 78 persen gagal. Penilaian atas urgensi pemekaran wilayah harusnya didasarkan pada variabel pelayanan publik. Daerah otonom yang baru dalam kenyataannya lambat dalam mencapai tujuan peningkatan pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan. Hasil evaluasi Direktorat Jenderal Otonomi Daerah ...
Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ? Potret Pemekaran Daerah
Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (2013)
Disusun Oleh :Sri Lestari Rahayu Tujuan pembentukan DOB adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih luas lagi tujuan pembentukan DOB diharapkan membawa kemudahan mendapatkan lapangan pekerjaan dan kemudahan memperoleh dana transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat seperti DAU, DAK dan DBH. Namun kebanyakan daerah yang akan mengusulkan pemekaran masih belum ...
Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ? Mengurai Regulasi Pemekaran
Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (2013)
Disusun Oleh :Agunan P. Samosir Syarat-syarat pemekaran nampaknya mudah diimplementasikan, seperti: kajian potensi daerah, kemampuan fiskal, batas jumlah dan kualitas penduduk, dan batas geografis. Penentapan DOB tanpa diawali dengan masa transisi yang baik sehingga daerah yang dimekarkan dapat langsung memilih pemimpin daerah yang baru. Seiring dengan berjalannya waktu, DOB menjadi sulit untuk dibatalkan karena besarnya ...
Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ? Mengapa Harus Mekar
Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (2013)
Disusun Oleh :Rita Helbra Tenrini Pemerintah mengakui pemekaran daerah tidak terkendali, fenomena pemekaran daerah belakangan ini sangat massive dilakukan. Sepanjang 54 tahun (1945- 1999) hanya terdapat 319 daerah, akan tetapi dalam sepuluh tahun desentralisasi (1999-2009) sudah terdapat tambahan 205 daerah otonom baru (DOB). UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi pemicu terjadinya fenomena pemekaran ...
Kajian Kelayakan Penerapan Earmarking Tax di Indonesia
Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2013)
Dalam teori kebijakan publik, efisiensi penggunaan anggaran bagi pemerintah adalah hal yang penting. Salah satu langkah untuk dapat mencapai efisiensi anggaran Pemerintah menurut ekonom adalah melalui earmarking, yaitu kebijakan pemerintah dalam menggunakan anggaran yang sumber penerimaan maupun program pengeluarannya akan secara spesifik ditentukan peruntukannya. Dalam pelaksanaannya, praktik earmarking telah berkembang pesat di berbagai negara, baik negara maju maupun ...
