Kajian
Kajian Status Bebas Pajak Bagi Lembaga International dan Hibahnya : Penerapan Pada Milenium Challenge Corporation (MCC) dan Rencana Program Hibah MCC Compact
Sigit Setiawan, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2013)
Abstract Indonesian Government is currently coordinating the implementation preparation of the Millennium Challenge Corporation (MCC) Compact grant program in Indonesia. The coordination is involving ministries and government institutions, including Ministry of Finance. For the program implementation, MCC requires fiscal policy facilitation in the form of tax exemption as facilitated for the ...
Analisis Keterbukaan Dan Daya Saing Sektor Perasuransian Indonesia di ASEAN
Pusat Kebijakan Kerjasama Regional dan Bilateral (2013)
Liberalisasi sektor jasa perasuransian - yang dirundingkan dalam forum Working Committee on Financial Services Liberalization (WC-FSL) ASEAN - merupakan bagian dari penciptaan arus bebas sektor jasa, elemen penting dalam pencapaian ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Kementerian Keuangan (Bapepam-LK dan PKRB-BKF) bertanggung jawab dalam menentukan arah kebijakan liberalisasi sektor jasa perasuransian dan menegosiasikannya dalam forum WC-FSL yang saat ini ...
Kajian Analisis Pengaturan Batas Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (2013)
Salah satu kebijakan fiskal dalam sistem pemerintahan yang terdiri atas berbagai tingkat (multitiers level of government) yang menjadi perhatian adalah pengelolaan defisit anggaran, terutama defisit anggaran pemerintah daerah (APBD). Dasar hukum pengaturan batas defisit di Indonesia adalah UU. No.17 Tahun 2003 dan UU No.33 Tahun 2004 dan kemudian dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk dipedomani dan dipatuhi oleh pemerintah ...
Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ? Selayang Pandang
Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (2013)
Disusun Oleh :Tim Peneliti PKAPBN Isu pemekaran daerah telah bergema sejak tahun 2000. Elite daerah dan pusat berbondong-bondong mengusulkan daerahnya untuk dimekarkan. Berbagai tujuan dari pemekaran tersebut diwarnai dengan kepentingan kekuasaan dan anggaran. Keinginan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, memberikan layanan publik yaitu pendidikan dan kesehatan dan peningkatan infrastruktur menjadi tujuan utama pemekaran daerah. Namun, persiapan ...
Pemekaran Daerah : Kebutuhan Atau Euforia Demokrasi ? Untungnya Pemekaran
Pusat Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (2013)
Disusun Oleh :Agunan P. Samosir Tidak dapat dipungkiri bahwa manfaat pemekaran daerah untuk peningkatan kemandirian daerah. Daerah hasil pemekaran diharapkan dapat menjalankan roda perekonomian, kegiatan administrasi, penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur. Harapan dari penyelenggaraan dan pembangunan semua aspek tersebut adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat yang sejahtera akan menciptakan masyarakat yang mandiri dan pada gilirannya akan menciptakan ...
