The Second APEC Workshop on Infrastructure
Palembang (28/8): The First APEC Workshop on Infrastructure yang pertama dilaksanakan di Makassar pada tanggal 22-23 April 2013 dengan hasil kesepakatan infrastructure project menjadi project multiyears APEC. Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, the Second APEC Workshop on Infrastructure dilaksanakan di Palembang pada tanggal 28 Agustus 2013.
Workshop dibuka oleh Decy Arifinsjah, Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan. Workshop difokuskan pada isu-isu yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur dan upaya untuk menarik dan memfasilitasi pembiayaan swasta dalam proyek-proyek infrastruktur. Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral mengatakan bahwa tujuan workshop adalah untuk menyediakan platform dialog antara pejabat dan pakar dari anggota ekonomi APEC serta sektor swasta dalam upaya meningkatkan pembangunan infrastruktur melalui partisipasi sektor swasta dan pemanfaatan sumber daya dari berbagai sumber modal, termasuk investor institusional dan dana kekayaan negara.
Workshop dihadiri oleh 105 peserta yang berasal dari anggota ekonomi APEC, Organisasi Internasional (IMF, ADB, World Bank, OECD, APEC Secretariat, dan APEC Business Advisory Council), Private Sector, perwakilan Kementerian/Lembaga terkait, BUMN, dan pelaku sektor perbankan. Secara umum, fokus pembahasan workshop meliputi isu-isu (i) Infrastructure Investment: Challenges and Opportunities; (ii) The Development of Debt Capital Markets for Infrastructure in APEC and OECD Countries; (iii) Pooling of Resources – Investment Vehicles and Incentives to Mobilize Investor Resources into Infrastructure; dan (iv) Infrastructure Investment Data – Availability, Collection, and New International Initiatives.
Berdasarkan isu-isu dimaksud, workshop dibagi ke dalam 5 (lima) sesi. Masing-masing sesi menghadirkan para pembicara dari berbagai institusi yang terkait.
Sesi Pertama, dengan topik Rationale for an Expanded role for the Private Sector in Publicly Sponsored Infrastructure, menghadirkan Mr. Hiroshi Maeda, Partners, Nishimura dan Asahi; Mr. Ahmad Zamri bin Khairuddin, the Public Private Partnership Unit Prime Minister’s Departement, Malaysia; Mr. Mark Rathbone, Asia-Pacific Capital Projects and Infrastructure Leader; dan Mr. David Kim, Executive Vice President, Samsung Engineering Co.Ltd; sebagai pembicara. Sesi yang dipimpin oleh Ms. Cosette V. Canilao, Executive Director, PPP Centre of the Philippines ini membahas beberapa hal antara lain kebijakan pemerintah dalam memberikan peluang bagi investor swasta dalam proyek infrastruktur, utilitas model pembanding sektor publik, prasarana publik, pentingnya peraturan untuk mendukung kondisi investasi bisnis, infrastruktur transportasi dengan studi kasus bandara, jalan dan kereta api, serta bagaimana menemukan keseimbangan peran antara BUMN dengan penyedia sektor swasta.
Sesi Kedua, dengan pembicara Mr. Raffaele Della Croce, Lead Manager LTI Project, OECD; Mr. Brad Kim, Managing Director, Infrastructure and Utilities, Macquarie Capital; Ms. Syntia Roesli, President Director, The Indonesia Infrastructure Guarantee Fund; dan Mr. Colin Chen, Executive Vice President and Regional head of Project Finance, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ; mengangkat topik Public Financial Instruments and Incentives to Facilities Increased Private Sector Investment in Infrasrtucture. Sesi ini dipimpin oleh Mr. Trevor Lewis, Asian Development Bank.
Sesi Ketiga, yang membahas A Role for the Private Sector in Developing/ Renewing Brownfield Infrastructure Assets in Emerging Economies, dipimpin oleh Mr.Yoshihiro Watanabe, Vice Chair of Asia Pacific Infrastructure Partenership. Bertindak sebagai pembicara dalam sesi ini adalah Mr. Michael Deegan, National Infrastructure Coordinator, Infrastructure Australia; Mr. Patrick Mispagel, Associate Managing Director, Moodys Investor Service; Mr. William Streeter, Infrastructure Debt Adviser, Westpac Banking Corporation; dan Mr. Sunil Kaul, Senior Director, The Carlyle Group.
Sesi Keempat dengan topik Way Forward for APEC Infrastructure Agenda/ Linking Project Finance With Robust Project Preparation: The Case for a Specialized PPP Centre to help Mobilize Private Sector Finance, membahas tentang pentingnya persiapan proyek infrastruktur dalam mendorong keterlibatan sektor swasta di negara berkembang. Sesi Keempat dipandu oleh Mr. William Wallace, AIPEG dengan para pembicara Mr. Freddy R Saragih, Director of Fiscal Risk Management, Fiscal Policy Agency, Indonesia MoF; Mr. Jason McDonald, Head of International Division, Australian Treasury; Mr. Jon D. Lindborg, Country Director, ADB; Mr. Gongfeng, Director of International Departement, Ministry of Finance of the People’s Republic of China; Mr. Julius Caesar Parrenas, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd and ABAC Secretariat; dan Andrew Elek, PECC.
Workshop ditutup dengan kesimpulan yang merangkum hasil diskusi pada semua sesi oleh Freddy R. Saragih. Beberapa kesimpulan workshop ini adalah pertama, untuk menarik minat peran sektor swasta dalam investasi infrastruktur memerlukan penyediaan peluang proyek infrastruktur, meningkatatkan fungsi pasar infrastruktur dengan lebih baik, melakukan reformasi yang komprehensif dalam memperbaiki iklim bisnis secara keseluruhan. Kedua, Kami mencatat bahwa tingkat keterlibatan investor swasta akan tergantung pada layanan yang berbeda dari proyek-proyek infrastruktur. Untuk menarik partisipasi sektor swasta, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan yang dapat mengurangi risiko, keseimbangan optimal alokasi risiko antara sektor publik dan swasta untuk aset infrastruktur yang berbeda. Ketiga, Munculnya peluang akibat memfasilitasi investasi Brownfield, termasuk untuk menggunakannya sebagai mekanisme jembatan untuk menyadap aliran besar keuangan institusional dalam proyek-proyek Greenfield dan untuk meningkatkan kepercayaan investor secara keseluruhan dengan profil risiko masing-masing negara. Keempat, kita sebagai ekonomi APEC memiliki kesamaan dalam mengembangkan dan membiayai proyek-proyek infrastruktur sehingga peran Menteri Keuangan negara APEC sangat berperan dalam masalah ini. Kesimpulan tersebut akan menjadi rekomendasi yang akan dipaparkan dalam SFOM pada bulan September 2013 mendatang. (aanridha-AS)
