Analisis Solvabilitas Fiskal Atas Penggunaan Contingent Liabilities Space Untuk Mendukung Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur

PPRF (2011)

Abstraksi Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya percepatan penyediaan infrastruktur. Mengingat keterbatasan anggaran pemerintah, upaya percepatan ini tidak mudah dilakukan, sehingga diperlukan keterlibatan investor ...

Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah

PKPN (2011)

Kata Pengantar Pada tahun 2011 Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan terkait kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas penyerahan minyak goreng di dalam negeri untuk Tahun Anggaran 2011. Kebijakan ini digulirkan dalam rangka stabilisasi harga pangan dan perbaikan kualitas pangan (hiegenitas). Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN ...

Kajian Kewajiban Kontinjen Pada Pemerintah Pusat

PPRF (2011)

Abstraksi Dalam rangka mendukung kesinambungan fiskal dan meningkatkan asas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara maka di dalam Nota Keuangan (NK) 2008 ditambahkan suatu materi yang menjelaskan risiko fiskal yang dihadapi oleh pemerintah termasuk di dalamnya materi tentang kewajiban kontijensi. Pengungkapan risiko fiskal diperlukan terutama dalam rangka keterbukaan (transparency) dan kesinambungan fiskal (fiscal sustainability), yaitu bahwa pengungkapan risiko fiskal ...

Analisis Sektor-Sektor Unggulan Dalam Menggerakan Sektor Riil

Arti W. (2011)

Stabilitas ekonomi makro setelah krisis ekonomi merupakan agenda pemerintah yang menempati prioritas utama. Melalui berbagai kebijakan konsolidasi baik dari sisi fiskal maupun moneter yang relatif terkoordinasi telah mampu menjaga stabilitas ekonomi makro ke arah yang lebih baik. Gejolak eksternal terkait dengan krisis keuangan yang terjadi di AS sebagai dampak dari subprime mortgage dapat diantisipasi Pemerintah sehingga tidak terlalu menimbulkan gejolak ...

DISCLAIMER

Kajian/tulisan yang ditampilkan dalam halaman ini merupakan pendapat akademis penyusun dan tidak mewakili kebijakan/pendapat dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Kementerian Keuangan, Republik Indonesia.

The studies / writings displayed on this page are the compilers' academic opinions and do not represent the policies / opinions of the Directorate General of Economic and Fiscal Strategy, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.