Evaluasi Risiko Fiskal Atas Kebijakan Public Service Obligation dan Penyertaan Modal Negara

(2011)

AbstraksiPemerintah mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan umum di berbagai sektor seperti penyediaan layanan transportasi, infrastruktur ketenagalistrikan, jalan dan lainnya. Tersedianya berbagai infrastruktur dan layanan umum tersebut diharapkan dapat mendukung tumbuhnya  penyediaan lapangan kerja dan menumbuhkan  perekonomian daerah yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk menyelenggarakan misi Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service Obligation) di atas, maka pemerintah ...

Kajian Evaluasi Risiko Fiskal Atas Kebijakan PSO Dan Pembentukan Holding Company

(2011)

AbstraksiBerdasarkan data realisasi subsidi APBN, selama ini meningkatnya angka subsidi APBN di-drive oleh, salah satunya besaran subsidi listrik. Sejak tahun 2005 subsidi listrik memiliki kecenderungan yang terus meningkat tajam hingga tahun 2008. Dalam konteks ini, pemerintah sebagai pemberi subsidi listrik perlu untuk memiliki model keuangan sendiri untuk perhitungan subsidi listrik. Sebab, model PT PLN  (Persero) yang digunakan untuk ...

Pengembangan Model Perhitungan Contingent Liabilities Dengan Menggunakan Simulasi Monte Carlo

(2011)

AbstraksiKewajiban-kewajiban yang bersifat kontijensi dapat menjadi beban APBN apabila peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicunya terealisasi. Untuk memitigasi kesiapan APBN dalam menghadapi kewajiban-kewajiban kontijensi terutama dalam kaitannya dengan percepatan pembangunan infrastruktur, diperlukan analisis atas kemampuan APBN dalam jangka menengah untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia, baik dalam bentuk belanja langsung maupun yang bersifat kontijensi, sebagai implikasi dari adanya dukungan pemerintah yang ...

Perumusan Kebijakan Dukungan Pemerintah Untuk Penyediaan Infrastruktur Daerah Yang Dikerjasamakan Melalui Pola Kerjasama

(2011)

AbstraksiKeinginan daerah untuk membangun infrastruktur merupakan suatu kebutuhan yang semakin nyata sejalan dengan pembangunan ekonomi yang dilakukan. Proyek infrastruktur –yang umumnya membutuhkan modal yang besar dan dilakukan dalam periode panjang– sulit untuk dapat dibiayai sepenuhnya oleh anggaran daerah (APBD). Tak pelak lagi, kerjasama antara pemerintah dan swasta (KPS) merupakan salah satu solusi yang dapat membawa keuntungan bagi kedua belah ...

Kebijakan Restrukturisasi Tarif Bea Keluar Atas Kelapa Sawit, CPO dan Produk Turunannya

PKPN (2011)

Gambaran UmumIndonesia merupakan negara produsen minyak sawit mentah yakni Crude Palm Oil (CPO) dan Crude Palm Kernel Olein (CPKO)  terbesar di dunia dengan produksi CPO 22 juta ton pada tahun 2010. Namun demikian sebagian besar produksi CPO tersebut digunakan untuk keperluan ekspor. Pada tahun 2010, ekspor CPO mencapai 50% dibandingkan penggunaan dalam negeri. Sedangkan ekspor CPKO mencapai 85% jika ...