Kajian
Implementasi Stimulus Fiskal 2009
Pusat Kebijakan APBN (2010)
Dalam rangka mengantisipasi dampak krisis ekonomi global, Pemerintah telah menetapkan kebijakan countercyclical pada tahun 2009. Kebijakan countercyclical tersebut berupa pemberian stimulus baik pada sisi pendapatan maupun belanja yang ditujukan terutama untuk: • memelihara daya beli masyarakat; • menjaga daya tahan perusahaan/sektor usaha menghadapi krisis global; serta • meningkatkan daya serap tenaga kerja dan meredam PHK melalui kebijakan pembangunan infrastruktur padat ...
Desentralisasi Fiskal dan Penciptaan Stabilitas keuangan Daerah
Joko Tri Haryanto, Ester Sri Astuti (2010)
Indonesia has been implemented decentralization era since 2001th in order to increasing local empowerment and local capability. During this period central government gave a all of the authority to the local government excepted authority for the political, finance, national defence, justice and religion. Financial stability is the most important things on the monetary area. many theorytical background described that decentralization ...
Analisis Dampak Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga Terhadap Perekonomian Indonesia : Pendekatan Model I/OMetrik
Pusat Kebijakan APBN (2010)
Keynes berpendapat bahwa peningkatan belanja negara (government spending) efektif untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Asumsi yang digunakan oleh Keynes adalah ekonomi dalam kondisi kelebihan kapasitas (excess capacity) dan dengan demikian belum mencapai utilisasi penuh (full employment). Lebih jauh lagi, umumnya dapat disetujui bahwa pengentasan kemiskinan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Dengan demikian, ...
Analisis Kemampuan Pendanaan Pemerintah Dalam Rangka Mengembangkan Sektor Ketenagalistrikan Tahun 2010-2014
Pusat Kebijakan APBN (2010)
Dalam rangka mengembangkan rasio ketenagalistrikan nasional, apabila dalam tahun 2009 sebesar 64,8 persen meliputi jumlah pelanggan sebesar 41,0 juta, diharapkan dalam tahun 2014 dapat mencapai target sebesar 80,3 persen. Oleh karena itu, besarnya pendanaan/investasi yang diperlukan sampai dengan tahun 2014 mencapai sekitar Rp506 triliun. Jumlah tersebut diharapkan dapat dipenuhi oleh PT. PLN (Persero) dengan sharing Pemerintah sebesar Rp322 triliun, dan ...
Analisis Efektivitas Kebijakan Subsidi Pupuk dan Benih: Studi Kasus Tanaman Padi dan Jagung
Pusat Kebijakan APBN (2010)
Kebijakan pemberian subsidi, terutama subsidi pupuk dan benih yang selama ini ditempuh oleh pemerintah dalam konteks kebijakan fiskal telah menjadi persoalan yang dilematis. Di satu sisi pemerintah dituntut untuk mengurangi jumlah subsidi pupuk dan benih secara bertahap sehingga beban APBN dapat dikurangi demi terwujudnya fiscal sustainability. Di sisi lain pengurangan susbidi pupuk dan benih tentu akan membawa implikasi naiknya harga ...
