Kajian
Melawan Politik Minyak Amerika
Makmun (2010)
DALAM situasi kekhawatiran akan dampak lanjutan krisis Yunani, kini sebagian besar negara di berbagai belahan dunia kembali dipusingkan dengan harga minyak. Hukum ekonomi tampaknya sudah tidak lagi berlaku dalam bisnis perminyakan. Harga minyak pernah menyentuh USD 130 pada 2008 dan setelah sempat mengalami penurunan, per 16 Juni 2010 menyentuh level USD 77 per barel dari sebelumnya hanya berkisar USD 27 ...
Mendisain Koordinasi Fiskal- Moneter yang Efektif
Makmun (2010)
Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada target pencapaian laju inflasi (inflation targeting), sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. ...
Kebijakan Revaluasi Yuan dan Implikasi bagi Indonesia
Makmun (2010)
Sejak Perang Dunia II, People’s Bank of China (PBOC) membatasi pergerakan nilai tukar atas dolar AS. Namun sejak 12 Juli 2005 China mulai menerapkan sistem nilai tukar mengambang berdasarkan penawaran dan permintaan dengan mengacu kepada mata uang utama. Kebijakan itu dinilai memberikan peranan positif bagi perekonomian. Sejak menerapkan sistem nilai tukar mengambar, yuan terus menguat bahkan dalam periode 2005-2008 yuan ...
Deadline Pembentukan OJK di Depan Mata
Makmun (2010)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga baru yang dirancang untuk melakukan pengawasan secara ketat lemabag keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Adapun tujuan utama pendirian OJK adalah: Pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa ...
Sinkronisasi Pengelolaan Risiko Fiskal �Risiko Fiskal Dalam Peraturan Perundang-Undangan�
Pusat Pengelolan Risiko Fiskal (2010)
A. Latar Belakang Kompleksitas dalam melakukan penelusuran risiko fiskal dalam peraturan perundang-undangan terjadi karena disharmonisasi materi muatan, baik secara horisontal maupun vertikal yang mengarah pada banyaknya perselisihan dalam materi muatannya (nimiun altercando veritas amittaturi). Sementara itu, pengidentifikasian risiko fiskal mengalami tantangan ketika pengaruh diskresi merasuki sendi hukum peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan, sehingga mengarah pada terlalu banyak pengecualian yang ...
