Kajian
Dampak Negatif Dana Aspirasi Masyarakat
Makmun (2010)
Perjuangan Partai Golkar untuk mendapatkan alokasi dana aspirasi sebesar Rp15 miliar per daerah pemilihan anggota DPR setiap tahun, pupuslah sudah. Hal ini disebabkan tidak mendapat restu dari partai politik lainnya yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber) partai-partai pendukung koalisi. Namun nampaknya kegagalan ini tidak menyurutkan langkah para wakil rakyat untuk terus berjuang mendapatkan dana aspirasi. Dengan “berganti baju�, dan bendera, ...
Pelajaran dari Inggris dan Jepang untuk OJK
Makmun (2010)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan sebuah lembaga baru yang dirancang untuk melakukan pengawasan secara ketat lembaga keuangan seperti perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi. Adapun tujuan utama pendirian OJK adalah: Pertama, meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik di bidang jasa keuangan. Kedua, menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. Ketiga, meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang jasa keuangan. ...
Pemangkasan Defisit atau Stimulus Fiskal?
Makmun (2010)
Terdapat banyak agenda yang dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Toronto, Kanada. Namun diantara berbagai agenda tersebut, terdapat dua issue penting yang perlu mendapatkan perhatian, yakni masalah pemangkasan defisit anggaran dan kebijakan stimulus fiskal. Kedua issue ini kecil sekali kemungkinannya dijalankan secara bersamaan, karena bertolak belakang. Jika terjadi pemangkasan deficit anggaran, maka kebutuhan anggaran untuk stimulus fiscal tidak ...
Paradoks Pertumbuhan-Pengangguran dan Kemiskinan
Makmun (2010)
Masalah kemiskinan bukan hanya menimpa negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, akan tetapi masalah ini juga pernah dirasakan oleh negara-negara maju. Perbedaannya untuk negara-negara maju kemiskinan pada umumnya lebih sering menimpa pada para imigran. Sedekar contoh, Inggris dan Amerika Serikat pernah dihadapkan pada masalah ini. Inggris pernah mengalami kemiskinan-nasional di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri di Eropa. Pada masa ...
Analisis Dampak Kebijakan PPnBM Terhadap Perekonomian
Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (2010)
Ringkasan Eksekutif: Analisis Dampak Kebijakan PPnBM Terhadap Perekonomian* PPnBM merupakan pajak tambahan yang dipungut atas konsumsi suatu barang (mewah) di samping Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini berarti bahwa apabila atas suatu barang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, maka PPnBM juga tidak akan dikenakan atas barang tersebut. Sebaliknya, tidak terhadap semua barang yang dipungut PPN otomatis juga terutang PPnBM. Pajak ...
