Kajian
Dilema Monopoli Listrik
Makmun (2010)
Monopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdapat satu penjual, tidak ada substitusi produk yang mirip (close substitute) dan terdapat hambatan masuk (barriers to entry) ke pasar. Secara teoritis pasar monopoli memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (i). Hanya ada satu penjual, akibatnya pembeli tidak mempunyai pilihan lain. (ii) Tidak ada substitusi produk yang mirip. (iii) Terdapat hambatan masuk ke pasar yang ...
Perlu (Segera) UU JPSK
Anggito Abimanyu (2010)
Integrasi perekonomian dunia telah membawa manfaat bagi laju pertumbuhan ekonomi, transaksi keuangan, dan perdagangan. Namun, konsekuensi integrasi tersebut adalah rentannya suatu negara terhadap kejutan dari luar (external shock) melalui perdagangan dan investasi ataupun sektor keuangan. Shock atau kejutan eksternal dapat mengakibatkan suatu negara menghadapi krisis likuiditas dan berpotensi menimbulkan gangguan destabilisasi perekonomian nasional. Krisis keuangan global telah menggambarkan betapa ...
Listrik Gratis versus Efektivitas Subsidi
Makmun (2010)
Sejak adanya perubahan pola perhitungan subsidi listrik dari pola defisit cash flow menjadi menjadi skim subsidi konsumen terarah dalam Tahun 2001, terjadilah perubahan yang cukup signifikan beban subsidi listrik. Namun demikian, skim yang ideal ini tidak diikut keberlanjutan penyesuaian tarif untuk kelompok non subsidi, sementara pada sisi lain biaya produksi listrik terus meningkat seiring dengan meningkatnya harga minyak mentah dan ...
Risiko Fiskal Dana Aspirasi
Makmun (2010)
SATU kejanggalan muncul berkaitan dengan penyusunan APBN 2011, yakni adanya tuntutan dana aspirasi untuk daerah pemilihan anggota DPR. Tuntutan ini konon sebagai imbal jasa atas kemampuan Komisi XI (Keuangan) DPR yang merasa berjasa meningkatkan estimasi penerimaan pajak, meminta jatah uang jasa Rp 2 triliun untuk dijadikan sangu bagi daerah pemilihannya (Jakartapress.com, 1 Juni 2010). Tuntutan ini awalnya diajukan Partai Golkar ...
Kontroversi Dana Dapil
Anggito Abimanyu (2010)
Dana aspirasi untuk daerah pemilihan (dapil) yang diusulkan anggota DPR dalam rangka pembicaraan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) 2011 menjadi perdebatan hangat beberapa pekan terakhir. Dana dapil tersebut merupakan dana transfer dari pusat (APBN) kepada daerah (APBD) berbasis pada jumlah kursi anggota di DPR. Usulan tersebut, meskipun kontroversial, bukanlah sesuatu yang salah. Sebagai anggota DPR, salah satu sumpah jabatannya adalah memperjuangkan ...
