Kajian
Survei Kinerja Perpajakan di Berbagai Daerah Sebagai Penunjang Bahan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sidang Kabinet
Endi Ahmadi (2000)
Latar belakang dilakukannya survey ini adalah bahwa Badan Analisa Fiskal dalam pelaksanaan tugas fungsinya seringkali BAF menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan ketidaktersediaan data/informasi, baik yang berasal dari unit lain diluar Departemen Keuangan maupun yang berasal dari unit lain di Departemen Keuangan. Padahal kelengkapan data dan informasi merupakan salah satu unsur untuk menghasilkan suatu analisa yang lebih akurat. Salah ...
Pengembangan Statistik Keuangan Pemerintah
Endi Ahmadi (2000)
Statistik keuangan pemerintah memiliki arti yang sangat penting, khususnya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan di bidang fiskal. Statistik keuangan pemerintah disusun berdasarkan angka-angka yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Penyusunan statistik keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi mengenai kegiatan pemerintah dan kebutuhan dananya serta gambaran dari pengaruh transaksi pemerintah tersebut terhadap pendapatan nasional, keadaan moneter ...
Analisis Efektivitas dan Efisiensi injaman Luar Negeri Terhadap Pembangunan Sektor Riil dan Penciptaan Kesempatan Kerja di Indonesia
Hinsa Siahaan (2000)
Semenjak merdeka 1945 hingga 1966 atau selama pemerintahan orde lama, ekonomi Indonesia yang bercorak agraris terjerat dalam lingkaran setan kemiskinan atau terjerat dalam vicious circle “ pendapatan rendah karena baru merdeka, hasrat konsumsi tinggi, kemampuan menabung rendah, tingkat investasi rendah, dan akibatnya pendapatan kembali rendah, dan seterusnya-seterusnya berulang-ulang”, sehingga, pada akhirnya Indonesia tetap miskin. Oleh karena itu sejak pemerintahan Orde ...
KAJIAN TENTANG NPWP SEBAGAI IDENTITAS WAJIB PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFISIENSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
Makmun (2000)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas wajib pajak. Sistem pemberian penomoran NPWP sebelum diberlakukannya reformasi perpajakan Tahun 1983, diatur dan dikelola oleh masing-masing Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP). Dalam sistem yang lama antara kantor pusat dan cabang dari wajib pajak memiliki NPWP yang berbeda. Sistem pemberian NPWP model lama ini dinilai tidak fleksibel, sebab apabila wajib pajak ...
Analisis Peluang dan Kendala Pendirian Asuransi Deposito di Indonesia
Noeroso L. Wahyudi (2000)
Salah satu dari empat skenario pembentukan Lembaga Asuransi Deposito (LAD) yang dimungkinkan terbaik adalah mendirikan BUMN baru yang khusus bertugas menangani penjaminan dana masyarakat di bank dengan mengambil sebagian tugas BPPN sebagai embrionya. BUMN ini harus benar-benar mendapat dukungan penuh dari pemerintah, seperti ASEI dan Askrindo, karena risiko yang akan ditanggung sangat besar sehingga membutuhkan kejelasan dan dasar hukum yang ...
