Kajian
Studi Peningkatan Ekonomi dan Keuangan Kabupaten Lampung Utara Tahun 2002
Bachrul Elmi (2000)
Pelaksanaan otonomi daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2003, pada satu sisi telah meningkatkan penerimaan daerah kabupaten dan kota. Namun pada sisi lain yaitu pengeluaran pemerintah daerah untuk membayar gaji pegawai dan belanja barang serta pemeliharaan rutin telah mengalami kenaikan rata-rata mencapai lebih dari 60 persen bahkan sampai 80 persen. Sementara itu dana pembangunan yang disediakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Propinsi ...
Analisa Saham Dengan Menggunakan Gordon Model
Hinsa Siahaan (2000)
Secara generik penilaian perusahaan dapat dilakukan dengan menghitung nilai sekarang arus kas sebelum dikurangkan pajak dan bunga. Dan penilaian saham perusahaan juga dilakukan dengan mengkalkulasi nilai sekarang arus kas yang dihasilkan saham dari dividen dan capital gain di masa yang akan datang. Inti tulisan ini adalah menggunakan analisa fundamental didalam penilaian saham perusahaan. Untuk itu tulisan ini diawali dengan uraian ...
Kebijakan Desentralisasi Fiskal Kaitannya Dengan Hutang Luar Negeri Pemerintah Daerah Otonom
Bachrul Elmi (2000)
Keterbatasan sumber pembiayaan dalam negeri yang berasal dari pemerintah pusat, dihadapkan pada semakin meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah, memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk mencari alternatif sumber-sumber untuk memperoleh hutang jangka panjang dari luar negeri dan sumber hutang dalam negeri non pemerintah.
Performance Of Indonesia’s Key Non-Oil Export During The Crisis: Value vs Quantity Movement
Abdurohman, SE., M.Sc. dan Rahadian Zuladin, SE. (2000)
Selama periode krisis ekonomi yang diawali pada pertengahan tahun 1997, nilai ekspor non migas Indonesia justru mengalami penurunan sebesar 7,47 persen pada tahun 1998 dan 4,44 persen pada tahun 1999, padahal pada periode yang sama Rupiah terdepresiasi hampir 300 persen terhadap US$. Empat faktor yang disinyalir menjadi penyebab buruknya kinerja ekspor non migas Indonesia adalah kegagalan sistim perbankan menjalankan fungsi ...
Analisa Dampak Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 Terhadap Penerimaan PPN Sektor Pertanian
Drs. Romulus Manurung, MSc (2000)
Kebijakan pemerintah memperluas obyek PPN atas barang hasil pertanian sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 secara positif telah meningkatkan penerimaan PPN sektor pertanian. Hal tersebut telihat dari kenaikan yang terjadi pada penerimaan PPN sektor pertanian tahun pajak 2001 sebesar 70,63% jauh lebih besar dibandingkan dengan kenaikan penerimaan PPN sektor pertanian pada tahun 2000 sebesar 20,42%.
