Kajian
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Rupiah
Tri Wibowo dan Hidayat Amir (2000)
Salah satu indikator makro penting dalam penyusunan APBN adalah asumsi nilai tukar rupiah terhadap US$. Asumsi besaran nilai tukar rupiah terhadap US$ sangat berpengaruh terhadap penerimaan, pengeluaran serta pembiayaan dalam APBN. Mengingat pentingnya asumsi nilai tukar rupiah sebagai indikator makro dalam penyusunan APBN, diperlukan indentifikasi variabel-variabel terkait yang berpengaruh serta model yang tepat untuk memprakirakan besarnya nilai tukar rupiah yang ...
Kajian Terhadap PMK Nomor: 54/PMK.02/2005 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL Tahun 2006
Abdul Aziz (2000)
UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara memuat berbagai perubahan mendasar dalam sistem keuangan negara, diantaranya adalah perubahan dalam proses penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Pedoman dan petunjuk teknis dalam melaksanakan proses ini dapat dilihat dalam PMK Nomor: 571/PMK.06/2004 dan PMK Nomor: 54/PMK.02/2005 dimana keduanya mengatur peran dan wewenang dari instansi-instansi yang terkait dalam proses ini serta mekanisme penyusunan dan ...
Analisa Obligasi Untuk Membiayai Pembangunan Daerah (Municipal Bond) Kasus Pemda Propinsi Jawa Barat
Bachrul Elmi (2000)
Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sejalan dengan prinsip-prinsip kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dimana kepada daerah diberikan kewenangan dan deskresi yang luas dalam mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing seperti halnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat.
Pengelolaan Utang Negara dan Pemulihan Ekonomi
Makmun (2000)
The huge amount of the government debt consists of domestic debt (Surat Utang Negara – SUN), international bond and foreign debt. The domestic debt has reached Rp616 trillion while international bond US$1.4 billion and foreign debt Rp74.661 trillion. The role of debt, especially foreign debt, in budget financing has reached 39.4% in 2002 and it predicted will decrease to 31.4% ...
Analisis Peluang Penerbitan Obligasi Daerah Sebagai Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Daerah
Purwoko (2000)
Pemerintah menyadari bahwa pembangunan infrastruktur sangat diperlukan dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi lima tahun mendatang. Indonesian Infrastructur Summit digelar pemerintah pada 17-18 Januari 2005 dalam rangka sosialisasi blue print pembangunan infrastruktur jangka menengah, serta mengundang para pihak yang dianggap potensial untuk digandeng pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur.