Kajian
Analisis Privatisasi BUMN Dalam Rangka Pembiayaan APBN
Syahrir Ika dan Agunan P. Samosir (2000)
Kebijakan privatisasi BUMN di Indonesia semakin menjadi bagian penting dari kebijakan ekonomi pemerintah. Privatisasi dipandang sebagai langkah untuk mengurangi intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi yang seharusnya dilaksanakan oleh sektor swasta. Privatisasi diharapkan dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi perusahaan yang selanjutnya mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, privatisasi yang dilakukan pemerintah saat ini bukan dalam tujuan diantas, melainkan untuk menutup defisit ...
Hutang Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Pembangunan Daerah Otonom
Drs. Bachrul Elmi, MM dan Ir. Syahrir Ika, MM (2000)
berada pada peluang yang cukup besar, tetapi dibatasi juga oleh kendala-kendala yang tidak kecil. Keterbatasan dana pembangunan berhadapan dengan kebutuhan yang besar ternyata telah menimbulkan fiscal gap yang besar pula. Mengandalkan PAD dan DAU ternyata sangat terbatas, di sisi lain menekan PAD bias berdampak buruk jangka panjang. Oleh karena itu, ada pemikiran apakah utang bisa membantu pemda keluar dari kesulitan ...
Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)
Ir. Brahmantio Isdijoso, MS dan Ir. Tri Wibowo, MM (2000)
Di Indonesia pelaksanaan otonomi daerah diwujudkan dalam bentuk pelimpahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 22 tahun 1999. Dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal perlu digaris bawahi bahwa UU tersebut tidak mengatur mengenai pembagian tugas penyediaan barang publik dan pelayanan masyarakat (khususnya, dibidang pendidikan dan kesehatan), sehingga dapat dikatakan bahwa uang yang dialokasikan ke ...
Model Privatisasi BUMN Yang Mendatangkan Manfaat Bagi Pemerintah dan Masyarakat Indonesia
Purwoko, SE, MBA (2000)
Privatisasi BUMN telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian masyarakat setuju dengan privatisasi sepanjang privatisasi dapat memberikan manfaat yang lebih baik, sementara sebagian masyarakat menolak privatisasi karena dianggap tidak nasionalis dan menghabiskan aset negara. Sementara proses privatisasi itu sendiri berjalan tersendat, yang berakibat, antara lain, tidak dapat mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam APBN 2001.
Efisiensi Kinerja Asuransi Pemerintah
Makmun, SE, MM (2000)
Dilihat dari penjualan dan aktiva perusahaan, kinerja BUMN bidang asuransi dalam periode 1997-2001 menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan. Namun apabila dilihat dari sisi ROA dan ROE kinerja asuransi pemerintah menunjukkan adanya penurunan. Penurunan ROA ini disamping disebabkan adanya peningkatan asset (sebagai dampak meningkatnya utang perusahaan), tingkat perolehan keuntungan bersih juga menurun drastis. Sementara itu ROE juga mengalami penurunan, namun tidak ...
