Kajian
Studi Manajemen Utang Luar Negeri Dan Dalam Negeri Pemerintah Dan Assessment Terhadap Optimal Borrowing (BAF& FE UGM)
BAF & FE UGM (2000)
Krisis ekonomi membawa ekonomi Indonesia pada ekonomi stagflasi (ekonomi riil yang macet dan hiper-inflasi) dan menyebabkan Pemerintah Indonesia terjerat dalam utang yang sangat besar. Utang pemerintah meningkat dengan sangat tajam dari US$ 55,3 miliar sebelum krisis menjadi US$ 134 miliar (83 persen PDB) di awal tahun 2000. Kondisi utang yang parah tersebut disebabkan karena tiga kebijakan utama yang dilakukan pada ...
Impact Of Agriculture Trade And Subsidy Policy On The Macroeconomy, Distribution, And Environment In Indonesia: A Strategy For Future Industrial Development
Anggito Abimanyu (2000)
The crisis in Asia has entered its third year. While neighboring East Asian economies such as the Republic of Korea and Thailand are showing signs of significant economic recovery, the prospects for the Indonesian economy in the short term remain the subject of conjecture and ontroversy, despite the major economic reform undertaken by the government with the help of multilateral ...
Pola Pembangunan Ekonomi Dengan Pinjaman Luar Negeri (Pendekatan Metode Granger Test) : Mengapa Pinjaman Membengkak, Dan Bagaimana Mengelolanya ? (Pelajaran Dari Kasus Indonesia : Pra Krisis Ekonomi 1970-1997)
Makhlani (2000)
Penggunaan Pinjaman Luar Negeri (PLN) dalam pembangunan negara-negara berkembang selama ini telah menimbulkan banyak perbedaan pendapat (pro dan kontra). Pro dan kontra terhadap PLN terjadi baik di negara-negara kreditur (pemberi pinjaman) maupun negara-negara debitur (penerima pinjaman). Sekelompok penelitian menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara PLN dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian-penelitian lain menyatakan ada pengaruh positif PLN atas pertumbuhan ekonomi bagi ...
Kajian Mengenai Implikasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Terhadap Kebijakan Subsidi Listrik
Bapekki dan PT.PLN (2000)
Undang-undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur dan memberikan arah bagi restrukturisasi sektor ketenagalistrikan membawa perubahan yang besar dalam bisnis energi khususnya listrik ke depan, melalui restrukturisasi industri, implementasi mekanisme pasar, reformasi tarif listrik, rasionalisasi partisipasi swasta, dan redefinisi peran pemerintah.
Kajian Kebijakan Insentif Fiskal Untuk Mendorong Investasi Di Sektor Ketenagalistrikan
Bapekki dan PT.PLN (2000)
Energi listrik merupakan salah satu unsur yang sangat diperlukan bagi jalannya roda perekonomian, baik bagi sektor rumah tangga untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, perusahaan untuk kegiatan produksi dan investasi, maupun bagi pemerintah untuk mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat. Keperluan tersebut meningkat sejalan dengan perkembangan teknologi, karena banyaknya kegiatan produksi dan penggunaan sarana kehidupan berteknologi tinggi yang menggunakan listrik.
