Kajian
Sinopsis Policy Paper Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Fisik Daerah - 2000
Almizan Ulfa (2000)
Rekomendasi Kebijakan, Pertegas kewenangan dan tanggung jawab daerah Prioritas utama yang harus diselesaikan adalah mempertegas kewenangan Daerah (expenditure assignments). Pembiayaan mengikut dibelakangnya (money follow functions). Beberapa model disajikan. Berikan kewenangan pemajakan yang mencukupi Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan mobilisasi dana domestik secara efisien. Beberapa jenis pajak yang direkomendasikan untuk diserahkan ke Daerah, disajikan. Terbitkan sanksi atas penggalian sumber-sumber ...
Sinopsis Policy Paper Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Fisik Daerah
Almizan Ulfa (2000)
Pertegas kewenangan dan tanggung jawab daerah. Prioritas utama yang harus diselesaikan adalah mempertegas kewenangan Daerah (expenditure assignments). Pembiayaan mengikut dibelakangnya (money follow functions). Beberapa model disajikan. Berikan kewenangan pemajakan yang mencukupi Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan mobilisasi dana domestik secara efisien. Beberapa jenis pajak yang direkomendasikan untuk diserahkan ke Daerah, disajikan. Terbitkan sanksi atas penggalian sumber-sumber distortif Daerah ...
Desentralisasi dan Hubungan Keuangan Pusat-Daerah
Makmun (2000)
Pelaksanaan desentralisasi selama Orde Baru diatur dengan UU No. 5/1974. Dalam pelaksanaan undang-undang ini tidak pernah diatur atau tidak pernah dikeluarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan adanya keinginan dari pusat untuk memegang sebagian besar urusan pemerintahan berikut sumber-sumber dananya. Akibatnya terjadilah ketimpangan vertikal antara pusat-daerah yang tinggi. Disamping itu juga terjadi ketimpangan horizontal yang cukup mencolok ...
Dampak Penghapusan Larangan Ekspor CPO : Suatu Analisa Teoritis
Ni Made Rooskareni (2000)
Studi teoritis ini menemukan bahwa perubahan kebijakan pemerintah dari larangan ekspor suatu komoditi menjadi diperbolehkan mengekspor tidak menjamin terciptanya dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Dampak perubahan kebijaksanaan pemerintah sangat tergantung pada kebijakan baru yang menggantikan kebijakan lama atau yang sedang berlaku. Perubahan kebijakan dari larangan ekspor menjadi diperbolehkan mengekspor dengan pajak ekspor maksimal (prohibitive export tax rate) dan pemberian subsidi ...
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT UKM PRODUSEN EKSPORTIR DAN UKM INDIRECT EKSPORTIR DI SUBSEKTOR INDUSTRI KERAMIK DALAM MELAKUKAN EKSPOR
Agunan P. Samosir (2000)
Dalam kondisi perekonomian Indonesia yang tidak menentu mengakibatkan perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan dan kehancuran. UKM PE dan UKM IE, justru dapat bertahan dan menghasilkan devisa. Disamping itu, sektor UKM melalui perannya mampu menjadi penggerak perekonomian daerah/lokal dalam penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha baru. Untuk itu, ada beberapa langkah yang kiranya yang perlu ditempuh pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan ...
