ASEAN Tolak Proteksionisme

HUA HIN (Sindo) - Para pemimpin Perhimpunan Bangsa- Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menyerukan kerja sama untuk mengatasi krisis keuangan global. Mereka dengan tegas menolak segala bentuk proteksi ekonomi.

Kami menyerukan reformasi sistem keuangan internasional, dengan segera dan berani, untuk mengatasi krisis ekonomi yang memburuk,serta sepakat melawan proteksionisme, bunyi pernyataan bersama pemimpin 10 negara anggota ASEAN, yakni Indonesia, Brunai, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar,Filipina, Singapura, Thailand,dan Vietnam,kemarin.

Pernyataan bersama itu sekaligus mengakhiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Hua Hin, Thailand, yang digelar di tengah kekhawatiran krisis keuangan global akan memukul kinerja ekspor negara-negara ASEAN. Sepuluh pemimpin ASEAN juga mendorong negara maju dan berkembang untuk menunjukkan langkah koordinatif demi memulihkan stabilitas keuangan dan memastikan terus berjalannya fungsi pasar keuangan.

Kami mendukung perluasan kebijakan, termasuk rencana stimulus fiskal, moneter, akses pada kredit, pendanaan perdagangan, dan langkah untuk mendorong permintaan dalam negeri,� papar pernyataan bersama tersebut. Para pemimpin juga menandatangani deklarasi pembentukan komunitas ekonomi ASEAN pada 2015. Komunitas ekonomi itu bertujuan melindungi 570 juta rakyat ASEAN dari krisis ekonomi di masa depan.

Para pemimpin ASEAN telah memberikan sinyal yang jelas tentang cara kita mengatasi masalah ekonomi di kawasan ini, papar Perdana Menteri (PM) Thailand Abhisit Vejjajiva yang kini menjadi pemimpin ASEAN. Menurut Abhisit, seluruh anggota ASEAN harus saling menginformasikan kebijakan ekonominya dan saling mengawasi untuk mencegah segala bentuk proteksionisme. Kita akan mendapatkan ujian berat, baik sebagai kelompok ASEAN atau bagian dari kawasan Asia.

Saat krisis keuangan memburuk, dunia akan menyoroti kawasan kita agar bertindak dan memulihkan kepercayaan publik, katanya. ASEAN merupakan komunitas regional terbesar di kawasan Asia yang memiliki total produk domestik bruto (PDB) USD1,4 triliun. ASEAN kini semakin diperhitungkan di tengah ekonomi dunia yang bergejolak. Lantaran kawasan ini sangat tergantung pada ekspor, kondisi ekonomi ASEAN turut terguncang akibat krisis global.

Singapura saat ini mengalami resesi,sedangkan ekonomi Thailand terpuruk pada kuartal IV 2008. Para pemimpin ASEAN menekankan pentingnya implementasi Chiang Mai Initiative. Para menteri luar negeri ASEAN bersama China, Jepang, serta Korea Selatan (ASEAN+3) sepakat menambah total dana cadangan melalui skema itu menjadi USD120 miliar dari sebelumnya USD80 miliar. Chiang Mai Initiative merupakan kesepakatan negara-negara ASEAN+3 untuk membentuk skema pertukaran mata uang pascakrisis ekonomi 1997.

Skema itu diharapkan dapat mencegah terulangnya krisis di kawasan tersebut. Kemarin para menteri ASEAN juga menandatangani kesepakatan energi untuk mengizinkan semua negara anggota membeli minyak bumi dengan harga diskon selama masa krisis. Seusai mengikuti KTT Ke- 14 ASEAN, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan tidak ada resep ajaib untuk menyelesaikan dampak krisis keuangan yang saat ini dialami hampir seluruh negara di dunia, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Tidak ada satu solusi instan, semua menyadari resesi ini dalam, semua negara-negara maju terpukul pasarnya menciut, ekspor kita terganggu, dan sejumlah masalah yang dialami oleh semua bangsa,termasuk ASEAN, kata Presiden. Presiden menuturkan, semua negara telah berupaya meminimalkan dampak krisis keuangan global, baik di tingkat kawasan maupun multilateral.Namun, segala upaya itu memiliki keterbatasan sehingga harus digalang kerja sama kawasan dan multilateral.

Presiden menambahkan, Indonesia secara khusus menyampaikan usulan agar kerja sama subkawasan di masa mendatang dapat memperoleh paket stimulus yang dikeluarkan baik oleh negara maupun lembaga keuangan. Paket stimulus itu digunakan untuk mendorong pembangunan infrastruktur lokal.

Badan HAM

Selain masalah ekonomi, para pemimpin ASEAN juga membicarakan tentang badan hak asasi manusia (HAM) regional yang akan dibentuk berdasarkan piagam yang baru. KTT tahun ini, yang bertema ASEAN Charter for ASEAN Peoples, juga menggelar diskusi dengan kelompok masyarakat sipil, sebagai bagian dari menciptakan komunitas sosial-budaya terintegrasi.

Para aktivis mengkritik badan tersebut lantaran tidak ada sanksi bagi negara anggota ASEAN yang melakukan pelanggaran HAM. Masalah HAM merupakan isu sensitif di ASEAN karena organisasi itu dituduh gagal mendesak perubahan di Myanmar yang dipimpin rezim militer sejak 1962 dan banyak melakukan pelanggaran HAM. Para pemimpin ASEAN mengaku telah mendesak Myanmar untuk melanjutkan peta jalan menuju demokrasi.

Pemimpin ASEAN mendukung Myanmar untuk terus bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memastikan peta jalan menuju demokrasi terus dilaksanakan, kata Abhisit. (AFP/Rtr/ant/syarifudin)