Bantuan Tunai Dibagikan 23 Mei
Pemerintah akan membagikan bantuan langsung tunai (BLT) serentak di sepuluh kota pada 23 Mei. Kesepuluh kota itu adalah Jakarta, Medan, Bandung, Semarang, Surabaya, Makassar, Palembang, Kupang, Banjarmasin, dan Yogyakarta.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan pemerintah sedang mematangkan persiapan untuk mengantisipasi berbagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak, seperti program bantuan langsung tunai, beras untuk rakyat miskin, dan program ketahanan pangan, terlebih dulu.
BLT akan dibagikan kepada 19,1 juta rumah tangga sasaran, Rp 100 ribu per bulan. "Hari ini kartu BLT sudah mulai dibagikan," katanya di Jakarta kemarin. Apakah harga baru BBM diumumkan bersamaan dengan penyaluran BLT, Anggito enggan menyebutkan.
Namun, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, kenaikan harga BBM akan diumumkan bersamaan dengan penyaluran BLT. Kalla mengatakan keputusan kenaikan harga BBM bukan domain DPR, melainkan kewenangan pemerintah. "Kalau harga BBM tidak dinaikkan, itu justru melanggar Undang-Undang APBN karena melebihi jatah subsidi," kata Kalla.
Sebelum kenaikan harga BBM diumumkan, menurut Kalla, Presiden akan mengevaluasi dulu penyaluran BLT pada 23 Mei. Yang jelas, jika melihat pengalaman 2005, kesalahan penyaluran BLT hanya 1 persen. "Artinya, dari 19,1 juta keluarga penerima BLT, 19 juta keluarga tidak meleset," katanya.
Rencananya, penyaluran BLT akan menggunakan data keluarga miskin 2005. Jadi setiap desa akan mendapatkan jatah yang sama seperti sebelumnya. "Jika ada penerima BLT yang pindah atau meninggal dunia, kartunya akan ditahan oleh kantor pos," kata Direktur Pengembangan Metodologi Badan Pusat Statistik Hamonangan Ritonga kemarin. "Kartu ini akan diberikan kepada orang miskin yang lain."
Menurut perhitungan pemerintah, dari penyesuaian harga dan penghematan konsumsi BBM akan didapatkan penghematan Rp 34,5 triliun. Dana itu dialokasikan untuk BLT, beras untuk rakyat miskin dan ketahanan pangan Rp 18,15 triliun, cadangan risiko fiskal dan penurunan defisit Rp 15,2 triliun, tambahan dana penjaminan kredit usaha rakyat Rp 1 triliun, dan public service obligation tiket kereta ekonomi Rp 150 miliar.
Di tempat terpisah, anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas, Jugi Prajogio, memperkirakan program pembatasan BBM bersubsidi dengan kartu pintar justru bisa menghemat anggaran Rp 45 triliun selama setahun.
Menurut dia, penghematan sebesar itu bisa diperoleh jika yang mendapatkan kartu pintar hanya kendaraan umum dan sepeda motor. Artinya, hanya dua jenis kendaraan ini yang boleh membeli BBM bersubsidi dengan kartu pintar. Jenis kendaraan lainnya wajib membeli BBM nonsubsidi, seperti Pertamax. "Opsi itu paling ideal," katanya di DPR kemarin.
Sumber : E-Kliping (Tempo 16 Mei 2008)
