Jakarta, (05/05/2026) – Pemerintah menegaskan bahwa perekonomian Indonesia tetap berada dalam tren positif di tengah tekanan global yang masih tinggi. Dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi April 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 tumbuh sebesar 5,61 persen, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 5,39 persen. Capaian tersebut dinilai menunjukkan bahwa reformasi ekonomi yang dijalankan pemerintah mulai memberikan dampak nyata terhadap perekonomian nasional.

“Di tengah gejolak tekanan perekonomian global yang amat tidak menentu, kita masih bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61 persen. Dibandingkan kuartal tahun lalu, tumbuhnya lebih cepat,” ujar Menkeu Purbaya.

Menkeu menegaskan, pemerintah akan terus menjaga kekuatan ekonomi domestik sebagai penopang utama pertumbuhan. Sejumlah langkah disiapkan untuk menjaga daya beli, mendorong konsumsi, serta memperkuat sektor swasta, termasuk melalui dukungan kepada industri berorientasi ekspor. Pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah inisiatif jangka pendek untuk mendorong pertumbuhan pada triwulan III dan IV.

Dari sisi eksternal, pemerintah menilai ketahanan ekonomi Indonesia tetap kuat. Neraca perdagangan masih mencatat surplus, dengan ekspor Januari–Maret 2026 mencapai US$66,84 miliar dan impor sebesar US$61,30 miliar. Arus modal asing juga mulai kembali masuk, terutama pada instrumen SBN dan SRBI, dengan nilai bersih mencapai sekitar Rp38,5 triliun.

“Di tengah krisis energi dan krisis global ini, fondasi kita amat kuat. Jadi, tidak perlu khawatir berlebihan. Kita perlu concern, tapi tidak perlu takut,” ujar Menkeu.

Dari sisi harga, inflasi tetap terkendali. Inflasi April 2026 tercatat sebesar 2,4 persen, masih berada dalam rentang sasaran pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Menkeu menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga tidak menggerus daya beli masyarakat secara signifikan.

Kinerja APBN hingga 31 Maret 2026 juga menunjukkan dukungan fiskal yang kuat terhadap perekonomian. Pendapatan negara tumbuh sekitar 10,5 persen, dengan penerimaan perpajakan tumbuh 14,3 persen. Sementara itu, belanja negara tumbuh 31,4 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Percepatan belanja tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah agar manfaat APBN dapat dirasakan lebih merata sepanjang tahun.

Belanja pemerintah antara lain diarahkan untuk menjaga daya beli dan stabilitas ekonomi masyarakat. Pemerintah telah menyalurkan dukungan melalui diskon transportasi sebesar Rp0,92 triliun, pembayaran THR sebesar Rp51,6 triliun, serta bantuan pangan sebesar Rp13,37 triliun. Selain itu, alokasi untuk ketahanan pangan telah terealisasi sebesar Rp53,7 triliun, atau 25,5 persen dari pagu APBN sebesar Rp210,4 triliun, termasuk untuk subsidi pupuk, dukungan Bulog, dan program pangan lainnya.

Pemerintah juga memastikan subsidi tetap diberikan secara tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Menkeu menyampaikan bahwa subsidi energi, pangan, dan dukungan sosial tetap diarahkan untuk menjaga stabilitas harga serta melindungi kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Di sisi pembiayaan, pemerintah menegaskan tidak mengalami kendala dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan. Hingga Maret 2026, pembiayaan tercatat sebesar Rp257,4 triliun, sementara defisit APBN berada pada level 0,93 persen terhadap PDB dan tetap akan dijaga sesuai desain APBN, yakni di bawah batas 3 persen.

Menutup paparannya, Menkeu menegaskan pemerintah akan terus memantau kondisi ekonomi, fiskal, dan daerah secara berkala. Setiap potensi pelemahan akan direspons melalui kebijakan yang terukur agar momentum pertumbuhan ekonomi dapat terus dijaga.

“Pemerintah tidak takut atau ragu untuk berinvestasi menjaga laju pertumbuhan ekonomi kita. Kita akan pastikan semua mesin ekonomi berjalan, baik dari sisi pemerintah maupun swasta,” tegas Menkeu.