Jakarta, (12/05/2026) – Pemerintah terus berupaya mempercepat realisasi investasi melalui berbagai langkah perbaikan iklim usaha, salah satunya lewat penyelesaian hambatan investasi secara lebih cepat dan terkoordinasi melalui Kanal Debottlenecking Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3-MPPE). Upaya ini dinilai penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam International Seminar on Debottlenecking Channel bertema “Resolving Bottleneck, Accelerating Investment” yang digelar di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5). Seminar yang diselenggarakan bersama oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, serta Satgas P3-MPPE ini dihadiri oleh perwakilan kedutaan besar, investor, asosiasi bisnis, hingga media nasional dan internasional.

Dalam sambutannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa peningkatan investasi dan keterlibatan sektor swasta menjadi faktor penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Menurutnya, dunia usaha membutuhkan iklim investasi yang sehat, kepastian hukum, serta kebijakan yang konsisten agar investor memiliki kepercayaan untuk menanamkan modal di Indonesia. Karena itu, pemerintah menghadirkan Kanal Debottlenecking sebagai mekanisme yang lebih praktis dan transparan untuk menangani berbagai persoalan investasi yang muncul di lapangan.

Purbaya menilai pendekatan tersebut lebih efektif karena pemerintah dapat langsung mendengar kendala yang dihadapi pelaku usaha, mulai dari persoalan perizinan, regulasi, perpajakan, logistik, hingga koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah. Dengan cara itu, penyelesaian masalah dapat dilakukan lebih cepat sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki regulasi yang ada.

Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menekankan bahwa persaingan investasi global saat ini tidak hanya soal insentif atau fasilitas, tetapi juga menyangkut kepercayaan, efisiensi, ketahanan ekonomi, dan kepastian hukum. Menurutnya, peran diplomasi ekonomi menjadi semakin penting untuk mendukung arus investasi masuk ke Indonesia maupun investasi Indonesia di luar negeri. Dalam konteks tersebut, Kanal Debottlenecking diharapkan dapat memperkuat koordinasi pemerintah dalam merespons berbagai hambatan investasi secara lebih responsif dan terukur.

Selain diskusi panel terkait reformasi perizinan, logistik, perpajakan, dan infrastruktur, seminar juga menampilkan simulasi penanganan kasus melalui Kanal Debottlenecking. Melalui forum ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus memperbaiki iklim investasi dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. (mbp)