Surakarta, 22 Mei 2026 — Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan menyelenggarakan Forum and Technical Assistance for Regional Economy (FTARE) 2026 di Aula Kanwil DJP Jawa Tengah II, Surakarta dengan mengusung tema “Sinkronisasi Kebijakan Fiskal Pusat-Daerah: Kunci Swasembada Pangan dan Kesejahteraan Petani”. Forum ini menjadi wadah dialog antara pemerintah pusat, akademisi, dan pemangku kepentingan daerah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Kegiatan dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Bayu Andi Prasetya, serta Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi DJSEF, Ferry Ardiyanto. Dalam sambutannya, Bayu menyampaikan bahwa Jawa Tengah, khususnya Solo Raya, memiliki peran strategis sebagai salah satu penyangga pangan nasional. Namun, sektor pertanian masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari produktivitas, infrastruktur, distribusi pupuk, hingga kesejahteraan petani. Karena itu, sinergi APBN dan APBD perlu diperkuat agar dukungan fiskal benar-benar berdampak bagi petani dan ketahanan pangan.

Sementara itu, Ferry menegaskan bahwa FTARE merupakan bagian dari upaya DJSEF memperkuat integrasi kebijakan ekonomi dan fiskal berbasis kewilayahan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret, aplikatif, dan sesuai dengan kondisi lapangan.

Pada sesi paparan, Noor Iskandarsyah dari DJSEF menjelaskan arah kebijakan ketahanan pangan nasional, termasuk dukungan APBN melalui subsidi pupuk, bantuan benih, KUR pertanian, bantuan alat dan mesin pertanian, penguatan Bulog, serta stabilisasi pasokan dan harga pangan. Ia juga menyoroti reformasi subsidi pupuk agar penyaluran semakin efektif dan mampu mendukung produktivitas petani.

Selanjutnya, Dr. Wahyu Widodo dari FEB Universitas Diponegoro menyoroti adanya paradoks ketahanan pangan di tingkat regional. Menurutnya, meskipun Jawa Tengah memiliki posisi yang sangat kuat sebagai lumbung pangan surplus dan mencatatkan margin keuntungan petani yang cukup tinggi, masih terdapat tantangan pada indikator konsumsi protein, ketersediaan energi, serta masih tingginya angka Prevalence of Undernourishment (PoU) dan kemiskinan. Karena itu, beliau menekankan bahwa sinkronisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah tidak boleh sekadar berfokus pada sisi ketersediaan produksi, tetapi harus secara tajam mengintervensi masalah keterjangkauan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat.

Dari perspektif daerah, Himawan Wahyu Pamungkas dari Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah menyampaikan bahwa Jawa Tengah terus memperkuat ketahanan pangan melalui optimalisasi lahan, rehabilitasi irigasi, bantuan alat dan mesin pertanian, serta penguatan penyuluhan. Ia juga menekankan pentingnya peran regenerasi petani muda serta gabungan kelompok tani dalam mendukung produksi, distribusi bantuan, dan kelembagaan ekonomi petani.

Dalam sesi diskusi, peserta menyoroti sejumlah isu utama, antara lain pemerataan distribusi pupuk bersubsidi, integrasi data petani, pembangunan infrastruktur pertanian, modernisasi sektor pertanian, serta peningkatan minat generasi muda untuk menjadi petani. Forum juga menegaskan bahwa swasembada pangan harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Melalui FTARE 2026, DJSEF berharap sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah semakin kuat, sehingga mampu mendukung swasembada pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan mendorong pembangunan ekonomi daerah yang inklusif serta berkelanjutan. (mdf)