Jakarta, 4 Juni 2026 – DPR RI menggelar Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Menteri Keuangan beserta jajaran serta anggota DPR RI. Dalam rapat tersebut, DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) serta mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 yang telah disampaikan pemerintah.

Dalam pandangannya, seluruh fraksi pada prinsipnya menyetujui KEM-PPKF 2027 untuk dibahas lebih lanjut. Fraksi-fraksi menekankan pentingnya pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8–6,5 persen melalui pertumbuhan yang berkualitas dan inklusif, yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat daya beli, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Selain itu, transformasi ekonomi, penguatan investasi, hilirisasi industri, dan pemberdayaan UMKM dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Di sektor fiskal, fraksi-fraksi mendorong peningkatan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, digitalisasi sistem perpajakan, dan pencegahan kebocoran penerimaan negara, dengan tetap menjaga iklim usaha yang kondusif. Mayoritas fraksi juga mendukung pengelolaan fiskal yang prudent melalui pengendalian defisit dan utang, serta mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dengan penekanan pada tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (dhr)