Peran Fiskal dalam Menurunkan Kemiskinan di Forum Strategi Nasional RCE

Peran Fiskal dalam Menurunkan Kemiskinan di Forum Strategi Nasional RCE

Jakarta, (22/10/2026) - Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Kementerian Keuangan, menjadi salah satu narasumber dalam Forum Strategis Nasional Penataan Organisasi dalam Mendukung Peran Regional Chief Economist (RCE) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan. Forum yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Oeang Republik Indonesia (HORI) ke-80 ini turut menghadirkan Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM), Bank Indonesia, serta Direktorat Pemerintahan, Keuangan Daerah, dan Transfer ke Daerah (Dit. PKDTKD), Kementerian PPN/Bappenas.

Forum tersebut menjadi bagian dari transformasi organisasi DJPb menuju Next Treasury sekaligus wadah konsolidasi untuk menyelaraskan perspektif pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan akademisi dalam mendukung pembangunan ekonomi. Melalui forum ini, berbagai perspektif kebijakan diharapkan dapat memperkuat sinergi perumusan strategi ekonomi dan pembangunan antardaerah.

Dalam forum tersebut, masing-masing narasumber memberikan perspektif sesuai dengan bidang keahliannya. DKEM Bank Indonesia menyampaikan perspektif mengenai kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, serta dinamika ekonomi nasional dan regional melalui asesmen ekonomi, termasuk Laporan Nusantara. Sementara itu, Dit. PKDTKD memberikan perspektif mengenai perencanaan pembangunan lintas sektor, pengembangan wilayah, serta sinkronisasi rencana pembangunan pusat dan daerah.

Ferry Ardiyanto, Direktur Strategi Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (DSKPE), DJSEF, memaparkan materi mengenai Perspektif Kebijakan Fiskal dalam Penurunan Kemiskinan dan Pemerataan Ekonomi. Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan APBN 2027 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan.

Fokus APBN 2027 untuk mendorong 8 klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN). Hal ini diwujudkan dalam alokasi anggaran Pendidikan sejumlah Rp824,0T, Perlinsos sejumlah Rp539,7T, Kesehatan sejumlah Rp244,9T, serta Ketahanan Pangan sejumlah Rp195,3T. Anggaran Perlinsos diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dengan terus melanjutkan penyaluran program bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pemenuhan layanan pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Pemerintah juga terus berupaya meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran program perlinsos terutama dengan pemanfaatan DTSEN dan digitalisasi bantuan sosial.

Dalam paparannya, Ferry juga menyampaikan bahw tingkat kemiskinan turun [MI1] dari 11,2% pada tahun 2015 menjadi 8,07% pada 2026. Selama 2 tahun terakhir, penurunan jumlah orang miskin lebih dari 900 ribu orang. Selain itu, Rasio [MI2] Gini juga turun dari 0,408 pada 2015 menjadi 0,368 pada 2026, level terendah dalam rentang tersebut.

Melalui forum ini, diharapkan sinergi lintas pemangku kepentingan dapat terbagun guna memperkuat peran RCE dalam mendukung kebijakan strategis pemerintah[MI3] , meningkatkan kualitas analisis dan rekomendasi kebijakan berbasis riset, serta mendorong pembangunan ekonomi sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing daerah. (sdf/DSKPE)