Jakarta, (09/10/2026) – Dinamika geopolitik masih terus berlanjut, mulai dari konflik Timur Tengah, indikator volatilitas yang meningkat, hingga proyeksi pertumbuhan global 2026 lebih rendah dari 2025. Akan tetapi, di tengah ketidakpastian global, pemerintah terus menjaga stabilitas ekonomi makro Indonesia agar tetap bisa tumbuh di tengah berbagai tantangan. “Meskipun dengan kondisi global yang seperti tadi, harga komoditasnya fluktuatif, kita harus bersyukur bahwa Indonesia itu resiliensinya tinggi, pertumbuhan kita masih baik, ya, 5,45%,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara, dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jumat 9 Oktober 2026. 

Menkeu juga memaparkan terkait perjalanan APBN yang hingga September 2026 masih on track. Kinerja APBN juga terjaga solid dengan defisit terkendali dan keseimbangan primer positif. Pendapatan negara terealisasi Rp2.341,5 triliun atau 74,2% dari target APBN dan tumbuh 25,5% (yoy). Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp2.660,5 triliun atau 69,2% dari pagu dan tumbuh 19,0% (yoy). Sedangkan defisit APBN tercatat Rp319,0 triliun atau 1,24% dari PDB, naik dari 0,9% pada bulan sebelumnya, namun tetap sejalan dengan desain APBN sejak awal tahun. 

Dari sektor manufaktur, PMI Indonesia tercatat naik ke level 52,4 pada September 2026, menandakan industri berada dalam fase ekspansi, sejalan dengan tren global yang mencatat indeks di atas 50. Menkeu menjelaskan peningkatan ini didukung oleh menguatnya permintaan dalam negeri, bertambahnya tenaga kerja, pembelian dan stok input meningkat, serta tekanan harga yang relatif melandai. 

Sejalan dengan PMI Manufaktur yang berada dalam fase ekspansi, neraca perdagangan juga tercatat surplus USD7,3 miliar dari Januari-Agustus 2026. Hal tersebut ditopang oleh Ekspor Januari-Agustus 2026 mencapai USD193,6 miliar (4,7% ctc)  dan impor sebesar USD186,4 miliar (19,8% ctc). Selain itu, Menkeu juga menjelaskan bahwa inflasi masih terkendali dengan angka 3,28% (yoy) yang masih dalam rentang sasaran Pemerintah. 

Di tengah suku bunga global yang masih tinggi, Menkeu menekankan bahwa kredibilitas menjadi modal utama menjaga kepercayaan pasar. Pemerintah akan terus memperhatikan kondisi pasar dalam pembiayaan, dengan tetap berhati-hati dan fleksibel dalam penerbitan SBN. “Kita akan terus menjaga APBN dengan baik dan moga-moga menjadi APBN yang betul-betul dapat menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menjaga kredibilitas dari ekonomi kita,” pungkas Menkeu. (sr)