Jakarta, (22/06/2026) – Kementerian Keuangan menghadiri Rapat Kerja Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) di Gedung MPR/DPD RI, Jakarta, pada Senin (22/6). Rapat tersebut dilaksanakan dalam rangka pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 sebagai bagian dari proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

Dalam rapat kerja tersebut, Pemerintah memaparkan arah kebijakan ekonomi makro, fiskal, dan pembangunan nasional tahun 2027 serta mendengarkan berbagai masukan dari anggota Komite IV DPD RI. Pembahasan berlangsung secara komprehensif dengan menyoroti berbagai isu strategis yang menjadi perhatian daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa penyusunan kebijakan fiskal tahun 2027 dilakukan secara terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional dan didukung oleh data statistik yang kredibel. Sinergi antarkementerian dan lembaga terus diperkuat guna memastikan kebijakan yang disusun mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Rapat kerja ini merupakan bagian dari mekanisme konsultasi dan pembahasan antara Pemerintah dan DPD RI dalam proses penyusunan kebijakan fiskal nasional. Berbagai pandangan dan masukan yang disampaikan dalam forum tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan dokumen KEM-PPKF Tahun 2027 sebelum memasuki tahapan pembahasan RAPBN berikutnya.

Melalui pertemuan ini, Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kesehatan APBN, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memastikan kebijakan fiskal dapat mendukung pencapaian target pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. (aa/mbp)